Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 50
Judul Jumlah pekerja migran yang jadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
menurun
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Program BPJamsostek
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-pekerja-migran-yang-jadi-
peserta-aktif-bpjs-ketenagakerjaan-menurun
Jurnalis Lidya Yuniartha
Tanggal 2021-03-16 20:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Bagi pekerja migran yang
terdaftar juga ternyata terdampak [pandemi]. Kalau kita lihat tahun 2020, total peserta aktif
389.000 dari tahun sebelumnya 539.000 orang. Di 2020 turun kurang lebih 200.000 orang
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Jadi kami melihat masih banyak
peluang yang bisa dikejar
Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan melaporkan, pandemi Covid-19 turut berdampak pada kepesertaan
pekerja migran Indonesia (PMI). Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya jumlah peserta aktif
pekerja migran yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pekerja migran yang terdaftar
juga ternyata terdampak [pandemi]. Kalau kita lihat tahun 2020, total peserta aktif 389.000 dari
tahun sebelumnya 539.000 orang. Di 2020 turun kurang lebih 200.000 orang, kata Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR,
Selasa (16/3).
JUMLAH PEKERJA MIGRAN YANG JADI PESERTA AKTIF BPJS KETENAGAKERJAAN
MENURUN
BPJS Ketenagakerjaan melaporkan, pandemi Covid-19 turut berdampak pada kepesertaan
pekerja migran Indonesia (PMI). Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya jumlah peserta aktif
pekerja migran yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.
"Bagi pekerja migran yang terdaftar juga ternyata terdampak [pandemi]. Kalau kita lihat tahun
2020, total peserta aktif 389.000 dari tahun sebelumnya 539.000 orang. Di 2020 turun kurang
lebih 200.000 orang," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam
rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (16/3).
49