Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021

Ringkasan

Senin 8 Maret 2021, tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 1 orang sebagai saksi yang terkait
dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengelolaan Keuangan dan Dana
Investasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, kata Kepala Pusat
Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam
keterangan pers tertulisnya, Senin (8/3/2021).

KASUS BPJS KETENAGAKERJAAN, KEJAGUNG PERIKSA EKS DIREKTUR
PENGEMBANGAN INVESTASI

"Senin 8 Maret 2021, tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 1 orang sebagai saksi yang terkait
dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengelolaan Keuangan dan Dana
Investasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan," kata Kepala Pusat
Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam
keterangan pers tertulisnya, Senin (8/3/2021).

"Saksi yang diperiksa adalah AN selaku (eks) Direktur Pengembangan Investasi BPJS TK,"
imbuhnya.

Pemeriksaan terhadap Amran Nasution itu dilakukan untuk mencari fakta hukum dan mencari
alat bukti untuk membuat terang benderang tindak pidana dalam perkara perusahaan pelat
merah itu.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang
perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada pengelolaan keuangan dan dana investasi
di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan," katanya.

Diketahui, Kejagung tengah menelusuri dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Kejagung
mengungkap adanya potensi kerugian Rp 20 triliun selama 3 tahun berturut-turut pada
perusahaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita pastikan nih kerugian ini, apakah kerugian karena perbuatan seseorang sehingga ini masuk
dalam kualifikasi pidana atau kerugian bisnis, tetapi kalau kerugian bisnis apakah analisanya
ketika dalam investasi tersebut, selemah itu sehingga dalam 3 tahun bisa rugi sampai Rp 20
triliun sekian, sekalipun itu masih menurut dari keuangan masih potensi," kata Direktur
Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah kepada wartawan di Gedung Bundar
Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/2).

Febrie menyebut penyidik masih menggali apakah kerugian itu merupakan risiko bisnis. Febrie
mengatakan penyidik akan melihat transaksi-transaksi dalam perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
terlebih dahulu.

"Tapi potensi sampai sebatas apa kerugian sampai Rp 20 triliun ya kan, apa mungkin bisa balik
nih separuh," kata Febrie.

"Nah sekarang saya tanya balik, di mana ada perusahaan-perusahaan yang lain unrealized loss
sebesar itu dalam tiga tahun? Ada tidak transaksi itu saya ingin dengar itu," sambung Febrie.
Kejagung sebelumnya telah menaikkan status kasus dugaan korupsi kasus penyimpangan
pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan ke tingkat penyidikan.
Kejagung telah menggeledah kantor BPJS Ketenagakerjaan dan menyita sejumlah dokumen.

40