Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021
P. 65
Judul Strategi Akselerasi Inklusi Keuangan Ditengah Pandemi Covid-19
Nama Media rri.co.id
Newstrend Rapat Koordinasi SNKI
Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/990322/strategi-akselerasi-inklusi-keuangan-
ditengah-pandemi-covid-19
Jurnalis Eko Sulestyono
Tanggal 2021-03-08 15:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Akselerasi
inklusi keuangan tersebut dilakukan melalui dua strategi utama yaitu pertama, mempercepat
penyaluran kredit baik dari usaha mikro hingga usaha besar, dan kedua, meningkatkan layanan
keuangan berbasis digital, seperti QRIS dan mobile banking. Kedua program tersebut selain
dapat mencegah penularan COVID-19 juga sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Prestasi ini
tidak terlepas dari kerja keras Kementerian dan Lembaga anggota DNKI dalam mengeksekusi
program edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi
keuangan, digitalisasi layanan keuangan pada sektor pemerintah, perlindungan konsumen,
regulasi dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Kami
tetapkan Perpres baru SNKI untuk memacu kenaikan penggunaan dan kepemilikan layanan
keuangan formal, yang berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat
Ringkasan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan selaku Ketua Harian
Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) memutuskan, untuk meningkatkan akselerasi
implementasi inklusi keuangan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional di masa
pandemi Covid-19. Rapat Koordinasi SNKI dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian dan dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah, Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN, Menteri Pertanian, Menteri
Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Kelautan dan
Perikanan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wakil Menteri Keuangan,
Kepala Badan Pusat Statistik, dan perwakilan Kementerian dan Lembaga anggota DNKI.
64

