Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021

STRATEGI AKSELERASI INKLUSI KEUANGAN DITENGAH PANDEMI COVID-19

Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan selaku
Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) memutuskan, untuk meningkatkan
akselerasi implementasi inklusi keuangan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional di
masa pandemi Covid-19.

"Akselerasi inklusi keuangan tersebut dilakukan melalui dua strategi utama yaitu pertama,
mempercepat penyaluran kredit baik dari usaha mikro hingga usaha besar, dan kedua,
meningkatkan layanan keuangan berbasis digital, seperti QRIS dan mobile banking. Kedua
program tersebut selain dapat mencegah penularan COVID-19 juga sekaligus meningkatkan
aktivitas ekonomi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku
Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) ketika memimpin Rapat Koordinasi DNKI
secara virtual di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Tingkat kepemilikan produk dan layanan keuangan di kalangan masyarakat, tetap positif di
tengah besarnya dampak wabah pandemi COVID-19 terhadap perekonomian.

Menurut Airlangga, Inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat, baik dari kepemilikan
maupun penggunaan rekening di lembaga keuangan.

"Prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras Kementerian dan Lembaga anggota DNKI dalam
mengeksekusi program edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitasi intermediasi dan
saluran distribusi keuangan, digitalisasi layanan keuangan pada sektor pemerintah, perlindungan
konsumen, regulasi dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi," terangnya.

Indeks inklusi keuangan di Indonesia, terus meningkat baik dari sisi kepemilikan akun maupun
dari sisi penggunaan akun. Indeks kepemilikan akun meningkat dari 31.3 pada tahun 2014
menjadi 61.7 pada tahun 2020. Sementara indeks penggunaan akun/rekening meningkat dari
59.74 pada 2013 menjadi 81.4 pada 2020.
DNKI mencatat, sepanjang tahun 2020 sebanyak 348 kegiatan edukasi keuangan terhadap
sekitar 85.000 peserta telah terlaksana. Kegiatan edukasi dan literasi keuangan Syariah juga kian
gencar seiring perlindungan konsumen yang lebih optimal. Sekitar 94.54% dari jumlah total
pengaduan layanan keuangan telah terselesaikan.
Selain itu, Pemerintah juga telah meresmikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

Pembukaan rekening bank yang dilakukan hanya pada Bulan Inklusi Keuangan bahkan melonjak
sampai 789.025 rekening baru.

Sementara itu, kepemilikan akun uang elektronik meningkat sampai 13.8 juta dan 5.1 juta
merchant di seluruh Indonesia telah menerapkan Quick Response Code Indonesian Standard
(QRIS), yang mana mayoritas merchant adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

DNKI juga mencatat, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) turut meningkatkan inklusi
keuangan secara signifikan, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil.

Rasio penyaluran kredit UMKM oleh bank umum mencapai 19.8%, sementara realisasi program
Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp196.42 triliun, atau setara 103.3%, dari target Rp190
triliun. Di samping itu, pemberdayaan SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) melalui pendampingan
usaha dan akses pembiayaan terus berjalan.

Lebih jauh, perkembangan inklusi keuangan Indonesia tak lepas dari infrastruktur dan akses
terhadap teknologi informasi yang merata.

65