Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020

Judul Riset: Upah Buruh di Jawa Bisa Turun Akibat Omnibus Law
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1391618/riset-upah-buruh-di-jawa-bisa-
turun-akibat-omnibus-law
Jurnalis Fajar Pebrianto
Tanggal 2020-09-30 16:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Askar Muhammad (peneliti IDEAS) Berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan 12,4
juta pekerja di Jawa

positive - Askar Muhammad (peneliti IDEAS) Khususnya pekerja tidak tetap dengan sistem
pengupahan mingguan, harian, borongan dan per satuan hasil

neutral - Askar Muhammad (peneliti IDEAS) tanpa menyertakan inflasi

neutral - Askar Muhammad (peneliti IDEAS) Maka kehilangan UMK yang merupakan jaring
pengaman upah di tingkat lokal, akan menjadi pukulan keras bagi pekerja

Ringkasan
Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyoroti poin
penghapusan UMK (upah minimum kabupaten-kota) dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Penghapusan ini, kata dia, berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan karena upah buruh
telah berada diatas UMK.

RISET: UPAH BURUH DI JAWA BISA TURUN AKIBAT OMNIBUS LAW

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS)
menyoroti poin penghapusan UMK (upah minimum kabupaten-kota) dalam RUU Omnibus Law
Cipta Kerja. Penghapusan ini, kata dia, berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan karena
upah buruh telah berada diatas UMK.

"Berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan 12,4 juta pekerja di Jawa," kata peneliti IDEAS
Askar Muhammad dalam paparan hasil riset secara virtual pada Rabu, 30 September 2020.

Sebab pada 2019, upah dari 12,4 juta buruh ini telah berada diatas UMK. Tak hanya itu, Askar
menyebut penghapusan UMK ini akan menekan tingkat upah 39,4 juta pekerja Jawa secara

125