Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 127
keseluruhan. "Khususnya pekerja tidak tetap dengan sistem pengupahan mingguan, harian,
borongan dan per satuan hasil," kata Askar.
Sebelumnya pada Senin, 28 September 2020, DPR telah menuntaskan pembahasan klaster
ketenagakerjaan di Omnibus Law . Dalam rancangan selama ini, Omnibus Law akan menghapus
UMK dan menyisakan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Askar menilai jika skenario ini diambil dan UMK hilang maka akan tersisa UMP yang kenaikannya
kini hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi daerah saja. "tanpa menyertakan inflasi,"
kata dia.
Padahal berdasarkan data di lapangan, Askar menyebut UMP jauh lebih rendah dari UMK. "Maka
kehilangan UMK yang merupakan jaring pengaman upah di tingkat lokal, akan menjadi pukulan
keras bagi pekerja," kata dia.
126
