Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 35
Ringkasan
Ketua Umum Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto menyoroti draft RUU Omnibus Law,
yang menurutnya merugikan pekerja.
"RUU Omnibus Law ini memberikan dampak terhadap menurunnya kesejahteraan pekerja
Indonesia," kata Sudarto dalam rapimnas FSP RTMM-SPSI di Bogor, Rabu (30/9).
REGULASI DRAFT RUU OMNIBUS LAW DINILAI RUGIKAN PEKERJA DI SEKTOR IHT
DAN MAMIN
JAKARTA - Ketua Umum Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan
Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto menyoroti draft RUU
Omnibus Law, yang menurutnya merugikan pekerja.
"RUU Omnibus Law ini memberikan dampak terhadap menurunnya kesejahteraan pekerja
Indonesia," kata Sudarto dalam rapimnas FSP RTMM-SPSI di Bogor, Rabu (30/9).
Menurut Sudarto, pihaknya telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi, DPR dan Kementerian
terkait RUU Omnibus Law meresahkan pekerja.
"Kami mempunyai tiga keinginan agar tidak diabaikan pemerintah dalam RUU tersebut. Pertama
yakni meminta semua hak dan perlindungan tenaga kerja tetap terjaga sebagaimana mestinya,"
paparnya.
Keinginan kedua, industri sebagai sawah ladang pekerja diperhatikan dan diberikan kesempatan
untuk tumbuh dan berkembang agar bisa mensejahterakan pekerjanya dan memperluas
lapangan kerja.
Ketiga, peran serikat pekerja sebagai wakil pekerja hendaknya diberikan porsi dalam
pengambilan keputusan kebijakan ketenagakerjaan maupun regulasi yang menyangkut
ketenagakerjaan.
"Selama omnibus law tidak menggangu usulan tersebut, kami mendukung tetapi kalau
mengganggu, kami pasti menyatakan menolak," papar Sudarto.
Selain RUU Omnibus Law, untuk sektor industri hasil tembakau (IHT) menghadapi regulasi yang
dinilai menghambat keberlangsungan industri tembakau.
Mulai dari kenaikan harga jual eceran (HJE), rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
109 Tahun 2012, hingga rencana ekstensifikasi cukai.
"Kenaikan tarif cukai dan HJE ibarat agenda tahunan yang mencekik IHT. Beleid tersebut
berimbas pada pengurangan produksi, khususnya industri sigaret kretek tangan (SKT) dan
berdampak pada efisiensi tenaga kerja," tutur Sudarto.
Berdasarkan data FSP RTMM-SPSI selama 10 tahun terakhir, ada 63 ribu pekerja rokok yang
terpaksa kehilangan pekerjaan. Jumlah industri ini berkurang dari 4.700 perusahaan menjadi
sekitar 700 di 2019.
"Penyesuaian tarif cukai dan HJE berdasarkan target penerimaan dalam APBN menyulitkan
kalangan industri dalam merencanakan produksi dan penetapan harga jual produk. Kami setiap
tahun selalu mendorong agar kenaikannya moderat dan kalau memungkinkan berdasarkan nilai
inflasi dan pertumbuhan ekonomi," tutur Sudarto.
34
