Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 89
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah bersama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Kerja (Panja) Omnibus Law RUU Cipta
Kerja terus mempercepat penyelesaian pembahasan RUU ini.
MENKO AIRLANGGA: RUU CIPTA KERJA HAMPIR SELESAI
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Kerja (Panja) Omnibus Law
RUU Cipta Kerja terus mempercepat penyelesaian pembahasan RUU ini.
Airlangga bilang, hampir seluruh pasal-pasal yang ada telah disetujui dan dalam waktu dekat,
RUU ini bisa segera diselesaikan.
"Saya dapat sampaikan, hampir seluruh pasal-pasal telah disetujui bersama oleh pemerintah dan
9 fraksi di DPR, dan dalam waktu tidak lama, ditargetkan dalam masa sidang ini bisa
diselesaikan," ujar Airlangga saat meresmikan atap surya panel Pabrik Coca Cola Amatil Cibitung,
Rabu (30/9/2020).
Lanjutnya, jika RUU Cipta Kerja ini sudah selesai, maka Indonesia bisa segera memasuki fase
transformasi ekonomi. Kendati, pandemi Covid-19 saat ini masih menggerogoti ekonomi
Indonesia dan mengubah banyak kebiasaan.
"Banyak kegiatan analog menjadi digital, dan cara kerja berubah, sebagian work from office ,
work from home , tapi work in the factory tetap harus berjalan," katanya.
Beberapa waktu lalu, Airlangga pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja atau RUU
Cipta Kerja sudah mencapai 90 persen atau hampir selesai dikaji. Mayoritas klasterisasi strategis
dari ranah-ranah yang masuk ke dalam draft pembahasan regulasi cipta lapangan kerja tersebut
saat ini sudah hampir 100 persen.
"Tinggal sekarang melakukan finalisasi daripada legal drafting, atau sering kita bahas sebagai
harmonisasi pasal-pasal krusial dan juga melakukan sinkronisasi serta perumusan," ujar
Airlangga beberapa waktu silam.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tidak ada aturan
dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Ker ja yang menghapuskan aturan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Amdal tetap berlaku bagi perusahaan yang
dibangun memiliki risiko tinggi.
"Amdal tetap ada untuk kegiatan beresiko tinggi," kata Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Elen Setiadi dalam Webinar bertema Menimbang Urgensi Omnibus Law Cipta
Kerja di Tengah Pandemi, Jakarta, pada Kamis 24 September 2020.
Pada bagian tata ruang telah disepakati akan diintegrasikan secara nasional baik di darat maupun
laut. Percepatan penetapan RDTR menjadi acuan perizinan dalam berusaha atau kesesuaian tata
ruang.
"Dalam menentukan lokasi tata ruangnya masih belum mencukupi dan dengan RUU ini akan
dipercepat dalam bentuk digital," kata dia.
Sehingga akan memudahkan perusahaan menentukan jenis kegiatan usaha. Elen menegaskan
dalam hal ini pihaknya sama sekali tidak meninggalkan Amdal namun tetap mempertahankan
esensinya.
88
