Page 4 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2021
P. 4

KEMENAKER: SEMUA PERUSAHAAN HARUS KENDALIKAN COVID-19 DENGAN
              OPTIMALKAN PERAN P2K3
              Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) meminta seluruh perusahaan di Indonesia agar
              kendalikan  kasus  Covid-19  di  tempat  kerja  dengan  memanfaatkan  peran  Panitia  Pembina
              Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

              Meskipun angka penularan Covid-19 secara nasional semakin terkendali, P2K3 dituntut untuk
              semakin  efektif  membina  K3,  khususnya  terkait  penerapan  protokol  kesehatan  (  prokes  )  di
              lingkungan kerja, agar laju lonjakan Covid -19 tidak terjadi lagi.

              "Kami  akan  melakukan  evaluasi  terhadap  peran  P2K3  di  perusahaan  dalam  mendorong
              penerapan  prokes  di  tempat  kerja  masing-masing,  guna  mendorong  semua  pekerja  dapat
              menerapkan prokes di mana pun berada, baik di perjalanan maupun pada saat di rumah," kata
              Dirjen  Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  K3,  Haiyani  Rumondang,  dalam  acara
              pertemuan  nasional  bertemakan  "Evaluasi  Efektivitas  P2K3  dalam  Penanganan  Covid-19  "  di
              Jakarta, Senin (18/10/2021).

              Haiyani  mengatakan,  guna  menekan  penularan  Covid-19  di  perusahaan,  Kemenaker  telah
              menerbitkan  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  Nomor  9  Tahun  2021  tentang
              Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan Penyediaan Perlengkapan serta
              Sarana Kesehatan bagi Pekerja/Buruh oleh Perusahaan Selama Pandemi Corona Virus Disease
              (Covid-19).

              Menurutnya, SE tersebut merupakan imbauan agar para gubernur mengambil langkah strategis
              dalam upaya penanganan Covid-19 khususnya di tempat kerja.

              Di  mana  dalam  poin  5  SE  tersebut  telah  ditekankan  tentang  pengefektifan  Panitia  Pembina
              Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan dalam Menyusun dan melaksanakan
              Langkah-langkah Strategis sebagai Antisipasi terjadinya Keadaan Darurat.
              "Bagi  perusahaan  yang  belum  memiliki  P2K3  dapat  membentuk  Satuan  Tugas  (Satgas)
              Penanganan  Covid-19  P2K3  atau  Satgas  Penanganan  Covid-19  dimaksud  agar  berkoordinasi
              dengan Satgas Penanganan Covid-19 Pemerintah Daerah setempat," katanya.

              Haiyani menjelaskan, P2K3 adalah sebuah lembaga independen di tempat kerja yang merupakan
              wadah kerja sama antara pengusaha atau pengurus dan pekerja/buruh untuk mengembangkan
              kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3.

              Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras para Kepala Dinas Ketenagakerjaan
              beserta jajarannya, yang sudah mendorong terbentuknya P2K3 dan memberdayakannya melalui
              upaya-upaya pembinaan, serta mekanisme pengawasan lainnya, termasuk juga kepada semua
              pihak  yang  telah  mendukung  secara  aktif  dalam  mengembangkan,  mempromosikan,  serta
              membudayakan K3.
              "Kami terus mengharapkan agar kerja keras tersebut jangan berhenti di sini, terlebih dengan
              kondisi saat ini yang memaksa kita harus kerja cerdas dalam ikut mengendalikan Covid-19,"
              jelasnya.

              Pertemuan  P2K3  nasional  ini  dilaksanakan  secara  virtual  dan  dihadiri  Kepala  Dinas
              Ketenagakerjaan  provinsi,  P2K3,  Pengawas  Ketenagakerjaan.  Pertemuan  dimaksudkan  untuk
              mengevaluasi  efektivitas  peran  P2K3  terhadap  penanganan  pandemi  Covid-19  di  dunia
              usaha/dunia industri.



                                                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9