Page 6 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2021

PEMERINTAH MINTA REPUBLIK KOREA BUKA KEMBALI PENEMPATAN PMI SKEMA
G TO G
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) akan terus berkoordinasi dan
mendorong Pemerintah Republik Korea ( Korea Selatan /Korsel) agar segera dibuka kembali
penempatan Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) skema Government (G) to G Republik Korea.

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker,
Suhartono, di Jakarta, Senin (18/10/2021), mengatakan, upaya penempatan kembali PMI ke
Korsel terus dilakukan. Salah satunya pada 26 Juli 2021, telah mengirimkan surat kepada Minister
of Employment and Labour (MoEL) of Republic of Korea.

"Hingga saat ini, pemerintah Republik Korea atau Korsel belum memberikan penjelasan kapan
pembukaan penempatan CPMI akan dilakukan. Teman-teman calon PMI ingin agar kita terus
mendesak dan berkomunikasi dengan Korsel," kata Suhartono saat menerima delegasi
Perkumpulan Lembaga Pelatihan Bahasa Korea (Pelbakori) di Jakarta, Senin (18/10/2021).
Saat berdialog, Suhartono mengatakan Pelbakori meminta pemerintah segera mengupayakan
dibuka kembali penempatan ke Republik Korea. Para CPMI menyadari, dengan adanya
penempatan maka dapat menghasilkan devisa negara yang saat ini sangat di perlukan oleh
negara untuk pemulihan ekonomi nasional.
"Nanti saya akan selalu sampaikan apa yang menjadi keluhan kepada Pemerintah Republik Korea
agar penempatan CPMI dapat berjalan kembali. Intinya kami perjuangkan apa yang menjadi
masalah teman-teman," ujar Suhartono.

Selama ini, Republik Korea menjadi salah satu negara favorit penempatan bagi PMI. Alasanya
tak lain karena selain pendapatan yang besar, jaminan keselamatan kerja yang baik menjadi
daya tarik tersendiri bagi PMI. Dari aspek regulasi dan penandatanganan nota kesepahaman (
Memorandum of Understanding /MoU) Pemerintah Indonesia dengan Republik Korea, tidak
pernah ada masalah terkait penempatan PMI di Negeri Ginseng tersebut. Menurutnya, secara
otomatis dalam MoU akan diperpanjang apabila sudah habis masa berlakunya.

"Jadi yang sedang akan kita lakukan adalah berusaha membangun terus komunikasi dengan
Kedubes Republik Korea, " ujar Suhartono.
Suhartono meyakini Pemerintah Republik Korea memiliki pertimbangan tersendiri dalam hal
penempatan tenaga kerja dari negara lainnya. Terpenting dilakukan saat ini, katanya, adalah
memperkuat komunikasi dengan pemerintah Republik Korea agar status PMI setara dengan
negara-negara lain.

Terkait mayoritas calon PMI yang divaksinasi dengan Sinovac, sementara negara penempatan di
Korsel tidak dapat menerima Sinovac, Suhartono menegaskan, pemerintah akan terus
mengupayakan agar CPMI yang akan berangkat ke Republik Korea, mendapatkan vaksi sesuai
yang diminta Republik Korea.

Sedangkan Direktur Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Kemenaker,
Rendra Setiawan, menyatakan dalam pertemuan Menaker Ida Fauziyah dengan Duta Besar
Korea di Indonesia, Park Tae-Sung, di Jakarta, Kamis (30/9/2021) lalu, Ida Fauziyah menyatakan
Indonesia memiliki peluang untuk menempatkan kembali PMI ke Korsel.

Hal ini, kata Rendra, menyusul dikeluarkannya surat dari MoEL of Republic of Korea pada bulan
September 2021. Surat tersebut memuat peluang untuk menempatkan PMI melalui skema
Employment Permit System (EPS) pada industri manufaktur. "Total kuota mencapai 2.139
orang," kata dia.

5