Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021

PERMENAKER SOAL UPAH INDUSTRI PADAT KARYA, KEMENAKER: TAK BERARTI
PERUSAHAAN BISA PANGKAS GAJI PEKERJA
JAKARTA, - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menegaskan,
dengan terbitnya regulasi penyesuaian upah pada industri padat karya tertentu, tak berarti
perusahaan memutuskan untuk memangkas gaji para pekerja/buruh.

Hal itu disampaikan terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun
2021, tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa
Pandemi Covid-19, yang telah diteken pada 15 Februari.

"Dengan diterbitkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2021 tidak berarti perusahaan bisa
memangkas gaji tenaga kerja program padat karya. Permenaker ini bertujuan untuk memberikan
pelindungan bagi pekerja/buruh terkait pelaksanaan pengupahan dan menjaga kelangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh pada industri padat karya tertentu serta menjaga kelangsungan
usaha bagi pengusaha industri padat karya tertentu yang mengalami dampak Covid-19," kata
dia kepada Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Dia menjelaskan, perlindungan terhadap pekerja/buruh yang dimaksud adalah terpenuhinya hak
atas upah dan hak lainnya bagi mereka.

"Oleh karena itu, Permenaker ini menegaskan dan memberikan pedoman bahwa meskipun
perusahaan industri padat karya tertentu mengalami dampak Covid-19, tetap harus
melaksanakan kewajibannya membayar upah dan hak lainnya kepada pekerja/buruhnya," ujar
dia.

Lebih lanjut kata Anwar, bagi industri padat karya tertentu yang terdampak covid-19 dapat
melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh yang dilakukan
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh "Dengan demikian jelas bahwa
bila perusahaan akan melakukan penyesuaian besaran upah, hal tersebut benar-benar harus
dilakukan berdasarkan kesepakatan atau tidak dapat dilakukan secara sepihak. Dan
pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan tersebut," ujar dia.

Dalam beleid itu, disebutkan industri padat karya yang diperbolehkan melakukan penyesuaian
upah harus memiliki kriteria pekerja/buruh paling sedikit 200 orang, persentase biaya tenaga
kerja dalam biaya produksi paling sedikit 15 persen.

Adapun industri padat karya tertentu tersebut antara lain industri makanan, minuman, dan
tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan barang kulit, industri alas kaki,
industri mainan anak, dan industri furnitur.

17