Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021
P. 21
Judul Kabar Gembira, Korban PHK Bakal Dapat BLT Jaminan Kehilangan
Pekerjaan
Nama Media okezone.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/02/17/320/2363685/kabar-
gembira-korban-phk-bakal-dapat-blt-jaminan-kehilangan-pekerjaan
Jurnalis Reza Andrafirdaus
Tanggal 2021-02-18 04:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Karena skema
perlindungan pekerja, sesuai amanat UU Cipta Kerja maka pelaksanaanya itu tidak situasional
dan diatur prosedur mekanisme dan manfaatnya. Manfaat JKP bukan hanya uang tunai, tapi
akses informasi kerja, dan pelatihan
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
menganggarkan Rp150,21 triliun untuk perlindungan sosial. Termasuk program keluarga
harapan (PKH) serta bantuan sosial (bansos) tunai dan iuran jaminan kehilangan pekerjaan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan program iuran
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan dicairkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Adapun iuran ini berbentuk uang tunai.
KABAR GEMBIRA, KORBAN PHK BAKAL DAPAT BLT JAMINAN KEHILANGAN
PEKERJAAN
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) menganggarkan Rp150,21 triliun untuk perlindungan sosial. Termasuk program keluarga
harapan (PKH) serta bantuan sosial (bansos) tunai dan iuran jaminan kehilangan pekerjaan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan program iuran
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan dicairkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Adapun iuran ini berbentuk uang tunai.
Program tersebut merupakan program baru yang diatur dalam Undang Undang nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Program tersebut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) sebagai aturan turunan.
20
