Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021

Angka kemiskinan di daerah episentrum Covid-19 naik 1,2-1,6 persen poin. Persentase penduduk
miskin di Jawa Tengah pada September 2020 menjadi 11,84 persen, Jawa Timur 11,46 persen,
Jawa Barat 8,43 persen, dan DKI Jakarta 4,69 persen. Adapun persentase penduduk miskin
terbesar ada di Papua (26,8 persen). Berikutnya, Papua Barat (21,7 persen) dan Nusa Tenggara
Timur (21,21 persen).

Peneliti senior SMERU Research Institute, Asep Suryahadi, yang dihubungi, Rabu (1 /2/2021),
mengatakan, persentase penduduk miskin di Indonesia bagian timur, terutama Papua dan Papua
Barat, tak banyak berubah. Hal ini menegaskan persoalan yang bersifat struktural, selain
pandemi Covid-19.

"Jumlah penduduk miskin di Papua dan Papua Barat tidak ada hubungannya dengan pandemi
Covid-19. Jika melihat data tahun sebelumnya, bahkan jauh ke belakang, gambarannya tidak
banyak berubah," ujar Asep.

Pembangunan ekonomi yang tertinggal merupakan persoalan struktural di Indonesia bagian
timur. Persoalan yang sudah lama ada ini tak kunjung tuntas.

Asep menekankan, kemiskinan berkaitan dengan tingkat pembangunan ekonomi dan sumber
daya manusia (SDM). Untuk mengubah lanskap kemiskinan antar wilayah secara cepat,
diperlukan kombinasi investasi dan pembangunan SDM secara masif di daerah-daerah dengan
jumlah penduduk miskin tinggi.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) Maliki mengatakan, tingginya kemiskinan di wilayah timur
RI menjadi pekerjaan rumah terbesar. Pengentasan warga dari kemiskinan harus
mempertimbangkan karakteristik daerah.

"Pengentasan warga dari kemiskinan di wilayah timur Indonesia tetap jadi prioritas karena
tingkat kemiskinan di sana masih mendominasi kendati secara jumlah kecil," kata Maliki.
Pendekatan sektoral

Berdasarkan data BPS per Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka tertinggi provinsi adalah
DKI Jakarta (10,95 persen), Banten (10,64 persen), dan Jawa Barat (10,46 persen).

Data Kementerian Ketenagakerjaan per Agustus 2020 menunjukkan DKI Jakarta dan Jabar
merupakan provinsi yang pekerjanya paling banyak terkena dampak pandemi, baik pemutusan
hubungan ketja maupun dirumahkan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, Rabu,
menilai, pendekatan pemerintah dalam menangani pandemi dan mengentaskan rakyat dari
kemiskinan tidak bisa lagi dengan cara-cara yang bersifat umum.
Perlu pendekatan terarah dan sektoral dengan memperhatikan kondisi, karakteristik, dan
kebutuhan daerah yang berbeda-beda. Wilayah episentrum Covid-19, misalnya, berdampak lebih
parah daripada daerah lain sehingga perlu penanganan berbeda.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono mengatakan, saat ini penciptaan
lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja diarahkan lebih dulu ke wilayah episentrum
pandemi.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan, 70 persen anggaran Kemenaker pada
2021 dialokasikan untuk peningkatan kompetensi yang diharapkan membantu menekan
pengangguran. (KRN/AGE)

23