Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021
P. 59
LINDUNGI AWAK KAPAL PERIKANAN DENGAN KEPASTIAN UPAH MINIMUM
POTENSI ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia menyumbang 3,7% dari pendapatan
domestik bruto (PDB). Hal ini terjadi pada kondisi kerja layak dan hak nelayan sebagai pekerja
yang belum terpenuhi secara khusus tentang kepastian upah minimum.
Profesi nelayan mengalami penurunan jumlah dari 2,7 juta orang di 2019 menjadi 2,2 juta orang
pada 2020. Meskipun nilai tukar nelayan (NTN) mengalami peningkatan berkala setiap tahun,
tapi kenaikan tersebut tidak berbanding lurus dengan kenaikan kesejahteraan nelayan, terutama
pada lingkup kondisi kerja layak dan pemenuhan hak sebagai pekerja.
Profesi nelayan merupakan salah satu profesi paling berbahaya di dunia, yaitu dangerous,
difficult, dirty (berbahaya, sulit, kotor/3-D) dan berisiko tinggi terhadap eksploitasi kerja, di
antaranya kerja paksa dan perdagangan orang.
"Kepastian upah minimum awak kapal perikanan perlu mengikuti ketentuan yang ada, baik yang
bersifat umum dari sisi ketenagakerjaan maupun yang bersifat khusus yang diatur secara teknis,
dengan tetap memperhatikan relevansi ketentuan terhadap implementasi di lapangan serta
dengan mempertimbangkan kelangsungan bekerja dan keberlanjutan usaha," tutur Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya pada diskusi nasional secara virtual bertajuk
Kepastian Upah Minimum Bagi Awak Kapal Perikanan Dalam Kacamata UU Cipta Kerja pada Rabu
(17/2).
Melalui SAFE Seas Project, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) menggelar
diskusi itu untuk mengangkat peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
memberikan keadilan dan perlindungan awak kapal perikanan dengan memberikan kepastian
upah minimum.
Sejalan dengan kebijakan tentang pengupahan dan memastikan kepatuhan dari pemberi kerja,
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan melalui sambutannya. "Instrumen kontrol
yang digunakan melalui penerapan perjanjian kerja laut sebagai salah satu syarat dalam
penerbitan izin berlayar bagi setiap kapal yang akan melakukan penangkapan ikan," ujarnya.
Di acara yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Fendiawan Tiskiantoro
juga mendorong penerapan perjanjian kerja laut (PKL) sebagai upaya perlindungan awak kapal
perikanan dengan menyosialisasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan PKL di 11
pelabuhan perikanan di Jawa Tengah.
Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi
Utara Menurut Elric Takanasanakeng menyatakan forum tersebut merupakan wadah kolaborasi
antara instansi terkait di sektor ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, serta perhubungan
untuk memastikan kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), PKL, dan akomodasi di
atas kapal melalui kegiatan inspeksi bersama.
Dosen Hukum Perburuhan Universitas Airlangga Hadi Subhan menambahkan bahwa filosofi dari
upah minimum yaitu proteksi hak pekerja, jaringan pengaman sosial, dan produktivitas.
Mendorong upah minimum berarti mendorong perlindungan hak asasi pekerja di sektor
perikanan dengan cara penetapan upah berbasis sektor perikanan.
Di sisi lain, Albert Bonasahat dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) menjelaskan bahwa upah
minimum untuk awak kapal perikanan juga diterapkan di negara lain seperti Thailand. Untuk itu
penting bagi pemerintah Indonesia mulai memikirkan penetapan upah sektoral bagi awak kapal
perikanan sebagai bagian dari perlindungan.
Direktur SAFE Seas Project Nono Sumarsono menekankan bahwa dengan berlakunya UU Cipta
Kerja Nomor 11 Tahun 2020, pihaknya berharap ada kepastian hukum dan implementasi
58
