Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 113

Judul               Tidak Dapat Naskah, Demokrat-PKS Sewot
                Nama Media          Rakyat Merdeka
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg3
                Jurnalis            BSH
                Tanggal             2020-10-09 04:37:00
                Ukuran              225x97mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 40.500.000

                News Value          Rp 121.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Narasumber
              negative - Didi Irawadi Syamsuddin (None) Sudah tiga periode saya jadi anggota DPR. Baru kali
              ini saya punya pengalaman yang tidak terduga. Pimpinan DPR telah mengesahkan Rancangan
              Undang Undang yang sesat dan cacat prosedur. Tidak ada selembar pun naskah rancangan yang
              dibagikan saat rapat paripurna 5 Oktober 2020 tersebut

              positive - Didi Irawadi Syamsuddin (None) Padahal kami kemarin hadir pada forum rapat tertinggi
              DPR. Dalam forum ini, wajib semua yang hadir diberikan naskah tersebut. Jangankan yang hadir
              secara fisik, yang hadir secara virtual pun harus diberikan
              negative  -  Didi  Irawadi  Syamsuddin  (Wasekjen  Partai  Demokrat)  Tidak  tampak  naskah
              rancangan  sama  sekali.  Sungguh  ironis,  Rancangan  Undang  Undang  Ciptaker  yang  begitu
              penting, tak selembar pun ada di meja kami

              negative - Joko Widodo (Presiden) Hal ini penting, agar publik bisa mendapatkan akses lengkap
              dan utuh terhadap isu-isu krusial di Undang Undang Cipta Kerja, sesuai apa adanya. Sehingga
              tidak menimbulkan multitafsir yang menyesatkan

              neutral - Kurniasih Mufidayati (None) Ada apa ini? Sekarang lembaga negara melakukan tafsir
              atas beberapa isu krusial dalam Undang Undang Ciptaker, utamanya di klaster ketenagakerjaan


              Ringkasan

              PARTAI Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih konsisten menolak Undang-undang
              Cipta Kerja (Ciptaker). Walapun kalah di Senayan, mereka satu suara, bahwa regulasi itu cacat
              prosedur.

              Bahkan, faktanya tidak ada anggota dewan yang memiliki naskah itu sekalipun telah disahkan.
              Mal ini diungkap salah satu vokalis Partai Demokrat di Senayan. Didi Irawadi Syamsuddin. Tanpa
              memegang isi naskah UU Ciptaker, dia merasa heran, apa yang diparipumakan pada 5 Oktober
              2020 lalu oleh DPR.



                                                           112
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118