Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 110
Judul Kendala Investor ke RI Diharapkan Bisa Teratasi
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis P-4
Tanggal 2020-10-09 04:44:00
Ukuran 312x90mmk
Warna Warna
AD Value Rp 54.288.000
News Value Rp 542.880.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Yose Rizal Damuri (Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International
Studies (CSIS)) Dari UU tentu setelah itu peraturan pemerintah. Kemudian masuk lagi ke
peraturan di tingkat ke-menterian. Lalu, masuk ke peraturan daerah. Nah, ini yang harus sinkron.
Jangan di atas sudah baik, bawahnya tidak sinkron
positive - Yose Rizal Damuri (Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International
Studies (CSIS)) Jadi, perlu diingat juga bahwa UU ini bukan tentang investasi, tetapi UU Cipta
Kerja. Artinya, penciptaan lapangan kerja
neutral - Yose Rizal Damuri (Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International
Studies (CSIS)) Tahun 2003 bertepatan dengan implementasi UU Ketenagakerjaan dan bom
komoditas, tapi lapangan kerja di industri manufaktur hanya kurang dari lima ribu orang per
tahun
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Memang tidak diatur di Undang-Undang Cipta
Kerja. Artinya, kalau tidak dihapus berarti undang-undang yang lama tetap eksis, namun
undang-undang ini memerintahkan untuk pengaturan lebih detailnya di peraturan pemerintah
(PP)
Ringkasan
Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat menuai protes dari beberapa elemen
pekerja diharapkan bisa mengatasi kendala para investor untuk masuk ke Indonesia. Sebab,
selama ini investor menilai ketidakpastian hukum masih tinggi karena banyaknya aturan yang
tumpang tindih.
Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal
Damuri, dalam keterangannya di lakarta, Kamis (8/10), mengatakan produk legislasi tersebut
harus mampu meningkatkan daya tarik Indonesia terhadap investor, baik lokal maupun
penanaman modal asing langsung (PMA).
109
