Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Janji Menteri

Menanggapi resistensi buruh, Ida Fauziyah berjanji pemerintah tetap akan memberikan
kepastian perlindungan kepada para pekerja kontrak dan alih daya. Meski tidak tergambar dalam
draf RUU Cipta Kerja, ketentuan mengenai pekerja kontrak PKWT tetap mengacu pada UU
Ketenagakerjaan. "Nanti hal detail itu diatur di PP, tetapi semua tetap mengacu ke UU
Ketenagakerjaan. Artinya, PKWT hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat tertentu dan
pasti ada jangka waktunya," ujarnya tanpa menyebut lama jangka waktu kontrak yang berlaku.

Ida menambahkan, bentuk perlindungan untuk pekerja kontrak adalah pemberian kompensasi
ketika masa kontrak berakhir. Sementara perlindungan untuk pekerja alih daya dituangkan
dalam bentuk pengaturan hubungan kerja antara perusahaan alih daya dan pekerjanya.
"Misalnya, perlindungan hak pekerja tetap harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja. Ini
bentuk perlindungan terkait pengaturan alih daya," katanya.

Bukan hanya pekerja, kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga meminta
dilibatkan dalam penyusunan PP dari UU Cipta Kerja yang terkait dengan UMKM. Ketua Umum
DPP Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia Syahnan Phalipi, Kamis, mengatakan,
dalam penyusunan PP, pemerintah perlu melihat kondisi dan melibatkan pelaku UMKM. Yang
saat ini menjadi perhatian pelaku UMKM, salah satunya, adalah ketentuan pengupahan. "Kami
memiliki keterbatasan kemampuan (memberi upah), terlebih di tengah imbas pandemi Co-vid-
19," katanya.
Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics (Core) Indonesia Mohmmad Faisal
mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa menyusun rancangan PP. Dinamika yang
berkembang setelah pengesahan RUU menunjukkan resistensi dan ketidakpercayaan publik
semakin meluas. Pembahasan peraturan turunan yang tertutup dan dikejar tayang hanya akan
memperparah resistensi. (AGE/CAS)

Aturan Turunan Undang-undang Cipta Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RPP* 6 ****** RPerpres** 1 * Jumlah

Kementerian Ketenagakerjaan i *** - 3

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3 *** - 3

Kementerian Keuangan U **** - 4
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 5 ***** - 5

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1 * 2 ** 3

Kementerian Pertanian 1 * - 1

Kementerian Kelautan dan Perikanan - 2 ** 2

Kementerian ESDM 1 * - 1

Kementerian Perindustrian 1 * - 1

Kementerian Perdagangan 1 * - 1

Kementerian Perhubungan 1 * - 1

Kementerian Kesehatan 1 * - 1

Kementerian Koperasi dan UMKM 1 * - 1
106