Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 188
MAHFUD MD: UU CIPTAKER UNTUK TAMPUNG 3,5 JUTA PENCARI KERJA SETIAP
TAHUNNYA
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud
MD menyangkal tudingan sekelompok orang yang menyebut pemerintah menyulitkan kondisi
ekonomi rakyat dengan mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja.
Menurutnya, tidak ada niatan sama sekali daripada pemerintah untuk menyengsarakan
rakyatnya sendiri. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers daring mewakili
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal pernyataan pemerintah terkait kondisi politik dan
keamanan pasca pengesahan RUU Ciptakerja pada 5 Oktober kemarin.
"Tidak ada satu pemerintahan pun dan dimana pun di dunia ini yang mau menyengsarakan
rakyatnya dengan membuat Undang-Undang yang sengaja untuk itu," ujar Mahfud, Kamis
(8/10/2020).
Lebih lanjut dikatakan Mahfud, RUU Cipta Kerja dibuat untuk merespons keluhan dari masyarakat
bahwasanya pemerintah lamban dalam menangani prosea perizinan berusaha dan peraturan
yang tumpang tindih. Menurutnya, semua aspirasi dari kelompok masyarakat, fraksi, dan
komponen bangsa lainnya juga telah didengarkan, meskipun belum maksimal.
"Di DPR itu semua sudah didengar, semua fraksi ikut bicara, kemudian pemerintah sudah
berbicara dengan semua serikat buruh berkali-kali di kantor Menko Polhukam, kantor Menteri
Perekonomian juga pernah dibahas, juga di kantor Menteri Tenaga Kerja. Sudah
mengakomodasi, meskipun tidak 100 persen hasil diskusi itu ditemukan jalan tengahnya,"
tuturnya.
Dia menegaskan, dalam UU Cipta Kerja, akan memutus serangkaian perizinan yang birokratis,
baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu UU Cipta Kerja, sambung Mahfud,
berupaya menyediakan peluang sebesar-besarnya untuk menampung tenaga kerja yang tiap
tahun jumlahnya sangat tinggi.
"Menyediakan peluang untuk menampung tenaga kerja yang jumlahnya setiap tahun mencapai
3,5 juta. Sekarang itu harapan tenaga kerja setiap tahun 3,5 juta," ujarnya.
Sekadar informasi, unjuk rasa menolak omnibus law pecah di berbagai daerah di Indonesia. Para
pengunjuk rasa menentang pengesahan undang-undang Cipta Kerja tersebut oleh DPR pada 5
Oktober lalu dan bahkan di sejumlah tempat, demo berujung ricuh.
(kha).
187
