Page 297 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 297
Ida memastikan pembahasan PP ini nantinya tetap melibatkan pemangku kepentingan di
ketenagakerjaan seperti serikat pekerja atau buruh dan perwakilan pengusaha yang diwakili
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Adapun salah satu PP yang akan direvisi adalah PP
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan akan
ada sekitar 35 PP dan 5 Peraturan Presiden yang diharapkan selesai dalam waktu 1 bulan sebagai
tindak lanjut pengesahan UU Cipta Kerja.
"Tadi arahan Presiden, seluruh PP dan Perpres diselesaikan dalam satu bulan. Walaupun dalam
perundang-undangan boleh tiga bulan, tapi kami diberi target tersebut," kata Airlangga.
Dihubungi terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
mengatakan bahwa pembahasan mengenai aturan pelaksana kluster ketenagakerjaan belum
dimulai.
Said Iqbal juga mengatakan, sekalipun KSPI diundang, mereka tidak akan ikut serta karena sejak
awal menolak pengesahan UU tersebut.
"Kalau diundang pun kami tidak akan ikut serta. Tuntutan kami jelas, kami menolak pengesahan
UU ini," kata Said Iqbal.
296
