Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 293
Fraksi PKS melalui Ketua Fraksi, Dedi Juhari bersama Sekretaris Fraksi, Arif Kurniawan, dan
Wakil Ketua Fraksi, Didin Hendrawan secara tegas meminta pemerintah pusat untuk mencabut
UU Cipta Kerja lantaran dapat menyengsarakan rakyat.
Bahkan, perwakilan dari Fraksi PKS ini pun secara langsung bertemu hingga sepakat membuat
surat rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden RI terkait UU Cipta Kerja ini.
"Kami bukan lagi menolak tapi meminta Presiden Jokowi mencabut UU Cipta Kerja atau
Omnibus Law. Secara jelas PKS dari daerah sampai pusat sepakat," ujarnya saat ditemui di
Kantor DPRD Purwakarta , Kamis (8/10/2020).
Seperti diketahui, unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja dilakukan oleh serikat buruh sejak
Selasa (6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020). Bahkan, pada Rabu (7/10/2020) sempat terjadi
bentrok dan ricuh.
"Hari ini PKS hadir menyambut kedatangan buruh. Kami konsisten memperjuangkan aspirasi
buruh," ujarnya.
Sekretaris Fraksi PKS , Arif Kurniawan pun menambahkan bahwa pihaknya bakal
mempersiapkan bukti juga dukungan di tingkat daerah untuk meminta pemerintah mencabut
undang-undang kontroversial tersebut.
"Kami bakal wakili buruh dan miliki kepentingan mendukung warga atau buruh agar UU Cipta
Kerja ini dicabut melalui Perppu," ucap dia. (*).
292
