Page 289 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 289
Koordinator aksi, Hadi Haris Kiyandi mengatakan, masyarakat Indramayu bersama masyarakat
seluruh Indonesia sepakat bahwa omnibus law tersebut tidak berdampak baik, khususnya bagi
kaum buruh.
"Hari ini kita membawa massa sekitar 1.300 mulai dari buruh, mahasiswa, dan berbagai elemen
masyarakat lain," ujar dia kepada Tribuncirebon.com seusai aksi.
Hadi Haris Kiyandi menyampaikan ada sebanyak 3 poin utama yang mereka tuntut dalam aksi
hari ini.
Pertama, mendesak DPRD Kabupaten Indramayu menandatangai pencabutan Omnibulaw UU
Cipta Kerja .
Kedua, mendesak agar presiden mengeluarkan peraturan pemerintah penganti undang-undang
atau Perpu dan dicabutnya omnibus law.
Ketiga, mendesak DPRD Kabupaten Indramayu untuk mendukung pengajuan judicial review
kepada Mahkamah Konstitusi (MK) guna uji formil.
"Bilamana tuntutan kita tidak direalisasikan, kita semua masyarakat Indramayu dari berbagai
elemen akan melakukan aksi susulan agar presiden segera mengeluarkan Perpu," ujar dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu , Syaefudin mengatakan, pihaknya setuju
dengan apa yang dituntut oleh masyarakat.
Ia juga berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat agar suara rakyat
bisa didengar.
"Saya atas nama Ketua DPRD Kabupaten Indramayu menandatangi tuntutan yang
disampaikan massa aksi ke pemerintah pusat. Tapi saya titip agar aksi ini dilakukan dengan
tertib," ujar dia.
288
