Page 291 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 291
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azzam menilai
hal tersebut penting untuk menjaga perusahaan tetap dapat membayar upah para pekerjanya
sebelum perekonomian masuk fase pemulihan.
"Tahun depan kalau sudah pulih dan normal kembali baru kita kaji ulang besarannya. Mungkin
di tahun 2022 bisa (ada kenaikan)," ucap Bob kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/10).
Bob juga menilai penerapan formula penghitungan UMP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78
tahun 2015 tentang Pengupahan juga akan membuat pengusaha kehilangan kemampuannya
untuk bisa bertahan di tengah pandemi.
Imbasnya justru akan buruk bagi pekerja sebab dapat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)
massal karena bangkrutnya banyak perusahaan.
"Ini harus dilakukan supaya bukan hanya bisa bertahan perusahaannya tapi dia tetap bisa
membayar upah para pekerjanya," imbuhnya.
Hal serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Antonius J Supit.
Menurutnya kondisi perlambatan ekonomi akibat pandemi covid-19 masih tak memungkinkan
pengusaha untuk meningkatkan UMP tahun depan.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar beleid turunan Undang-Undang Cipta Kerja dalam bentuk
Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan segera disahkan.
Pasalnya lewat beleid turunan tersebut penetapan UMP mempertimbangkan kondisi
perekonomian dan bukan lagi memakai komponen kebutuhan layak hidup.
"Makannya kami sekarang sedang pikirkan bagaimana nanti bisa dikeluarkan dengan cepat
aturan turunan Undang-undangnya," tutur Anton.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
untuk tahun 2021 masih akan menggunakan formula lama yang tercantum dalam Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015.
Sebab, tata cara penetapan upah minimum baru dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU
Ciptaker) atau Omnibus Law Ciptaker belum diatur lebih rigid dalam ketentuan turunan.
Namun, Ida menambahkan karena situasi perekonomian diperkirakan belum pulih dari pandemi
covid-19, komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi dasar penentuan UMP
kemungkinan besar tak akan berubah Artinya, upah minimum tahun depan tak akan mengalami
kenaikan seperti yang lazim terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai catatan, penghitungan
upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
"Memang ada perubahan komponen KHL untuk 2021. Namun, kita semua tahu akibat dari
pandemi covid-19 ini pertumbuhan ekonomi minus. Saya kira tidak memungkinkan menetapkan
normal seperti dalam PP maupun peraturan UU," ujarnya..
290
