Page 295 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 295

Sebelumnya,  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengonfirmasi  UMP  tahun  depan  akan
              masih menggunakan PP 78 tahun 2015. PP baru soal pengupahan masih sedang disusun, belum
              bisa untuk penetapan UMP 2021.



              DUH! PENGUSAHA MULAI-MULAI, MASA USUL UPAH 2021 NGGAK USAH NAIK? INI
              ALASANNYA

              Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (  Apindo  ) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam
              mengatakan  bahwa  kondisi  saat  ini  pelaku  usaha  tengah  kesulitan,  sehingga  tidak  bisa
              memberikan kenaikan upah seperti tahun-tahun sebelumnya.

              Usulan  tidak  menaikkan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  tahun  2021  sudah  diusulkan  kepada
              pemerintah.
              "Kita dari Apindo sudah sampaikan ke pemerintah. Lebih baik freeze aja tahun ini, rumusnya
              juga minus, gimana? Jangan makin bikin takut pengusaha (dengan kenaikan upah)," katanya,
              seperti dilansri  CNBC Indonesia  , Rabu (7/10).

              Menurut dia, saat ini menjadi waktu yang tepat untuk membahas bagaimana buruh yang masih
              bekerja bisa dipertahankan. Sehingga, pembahasan kenaikan upah dinilai menjadi tidak relevan.

              Terlebih, pertumbuhan ekonomi di kuartal II lalu sudah menunjukkan -5,32. Ditambah potensi
              minus di kuartal III kemarin.

              "Sekarang upah yang mau ditetapin rumusnya apa? rumusnya kan inflasi ditambah pertumbuhan
              ekonomi. Sekarang pertumbuhan minus, apa mau diumumin upah turun?" sebutnya.

              "Kita belum ada informasi, karena biasanya kita diundang untuk duduk bersama. Hanya saja
              permasalahannya Omnibus Law ini udah diberlakukan apa belum? karena kan menunggu 30 hari
              untuk dimasukkan ke lembar negara. Baru diundangkan walau sudah berlaku sejak ditetapkan
              sejak kemarin," sebutnya.

              Sebelumnya,  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengonfirmasi  UMP  tahun  depan  akan
              masih menggunakan PP 78 tahun 2015. PP baru soal pengupahan masih sedang disusun, belum
              bisa untuk penetapan UMP 2021.
              "Kita tahu akibat pandemi ini pertumbuhan ekonomi minus, saya kira tidak mungkin kita tetapkan
              normal sebagaimana di PP [PP No.78/2015 tentang pengupahan] dan perundangan," katanya.

              Sebelumnya serikat buruh melalui Ketua Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
              Said Iqbal menilai Kenaikan UMP 2021 harusnya naik 8%. Namun, terjadi perbedaan pandangan
              dengan pengusaha karena kondisi ekonomi sedang pandemi.

              "Kalau paksakan ikut PP 78 dan pasti banyak perusahaan nggak mampu bayar UMP. Kendala
              UMP 2020, tapi pasti kami akan dengarkan sekali lagi konteks nasional," kata Ida..














                                                           294
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300