Page 431 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Judul [KLARIFIKASI] Benarkah Ketentuan UMK Dihapus?
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/08/113132765/klarifikasi-
benarkah-ketentuan-umk-dihapus
Jurnalis Gloria Natalia Dolorosa
Tanggal 2020-10-08 11:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Elis Hermayanti (None) UMK akan di hapus,dan di berlakukan UMP. UMP jabar cuma
1,8???????? Jika pendapatan menurun,otomatis daya beli juga akan menurun,dan pedagang pun
akan kena dampak nya. SEMOGA PERJUANGAN KAWAN2 BURUH TIDAK SIA2

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Poin ke 2 Ump,Umk di hapus jadi Gaji sekarang
yg tadinya UmR akan kembali seperti semula menjadi 1.800.000/ bulan ???????????? Pekerjaan
tidak sesuai di + gaji tidak sesuai Mendingan mebalu balu eso beli 2 gratis 1 batu khas wawolemo
yg momokahi punya

positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Ada penegasan dalam variabel dan formula dalam
penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Selain itu juga
ketentuan upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan

Ringkasan

Beredar informasi di media sosial bahwa upah minimum kabupaten/kota (UMK) dihapus dalam
Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Tidak hanya penghapusan UMK, ada pula akun di media sosial yang menyebut UU Cipta Kerja
menghapus ketentuan upah minimum provinsi (UMP).

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menegaskan, ketentuan UMK ada di UU Cipta Kerja.

[KLARIFIKASI] BENARKAH KETENTUAN UMK DIHAPUS?

- Beredar informasi di media sosial bahwa upah minimum kabupaten/kota (UMK) dihapus dalam
Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Tidak hanya penghapusan UMK, ada pula akun di media sosial yang menyebut UU Cipta Kerja
menghapus ketentuan upah minimum provinsi (UMP).

430