Page 432 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 432
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menegaskan, ketentuan UMK ada di UU Cipta Kerja.
Akun Facebook Elis Hermayanti pada Selasa (6/10/2020) menulis soal penghapusan UMK dan
pemberlakuan UMP. Berikut isi lengkap statusnya: " UMK akan di hapus,dan di berlakukan
UMP..
UMP jabar cuma 1,8???????? Jika pendapatan menurun,otomatis daya beli juga akan
menurun,dan pedagang pun akan kena dampak nya..
SEMOGA PERJUANGAN KAWAN2 BURUH TIDAK SIA2 " Sementara, akun Facebook Dharman
Mehra pada Selasa (6/10/2020) melayangkan status mengenai penghapusan UMP dan UMK.
Berikut narasinya: " Poin ke 2 Ump,Umk di hapus jadi Gaji sekarang yg tadinya UmR akan
kembali seperti semula menjadi 1.800.000/ bulan ???????????? Pekerjaan tidak sesuai di + gaji
tidak sesuai Mendingan mebalu balu eso beli 2 gratis 1 batu khas wawolemo yg momokahi
punya " Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menepis anggapan bahwa upah
minimum kabupaten/kota (UMK) dihapuskan di UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.
Dia meluruskan bahwa memang ada beberapa perubahan dalam aturan skema pengupahan di
omnibus law UU Cipta Kerja.
Namun, ketentuan UMK tetap masih berlaku.
"Ada penegasan dalam variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Selain itu juga ketentuan upah minimum kabupaten
kota tetap dipertahankan," kata Ida dikutip Kompas.com , Rabu (7/10/2020).
Ida mengklaim, UU Cipta Kerja justru memberikan kepastian dalam skema pengupahan, salah
satunya terkait penangguhan upah oleh perusahaan lalu pengupahan di sektor UMKM.
Berdasarkan draf final UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin (5/10/2020), termuat
ketentuan mengenai UMP dan UMK.
Pasal 88C menyebutkan, UMP wajib ditetapkan gubernur. Gubernur juga dapat menetapkan UMK
dengan syarat tertentu, yakni pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi di kabupaten/kota
tersebut.
"Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari
upah minimum provinsi," demikian bunyi ayat 5 Pasal 88C UU Cipta Kerja.
UMP dan UMK dihitung menggunakan formula perhitungan yang memuat variabel pertumbuhan
ekonomi atau inflasi.
Formula perhitungan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 90B menyebutkan, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antar apengusaha dengan pekerja di perusahaan.
Sementara, UU Ketenagakerjaan Pasal 89 menyatakan, upah minimum terdiri atas dua hal.
Pertama, UMP atau UMK. Kedua, upah minimum sektoral provinsi (UMSP) atau upah minimum
sektoral kabupaten/kota (UMSK).
Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com
, informasi di media sosial bahwa upah minimum kabupaten/kota (UMK) dihapus dalam UU Cipta
Kerja tidak benar. UMK diatur dalam UU Cipta Kerja.
431
