Page 479 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 479
"Saya kira tidak memungkinkan bagi kita menetapkan secara normal sebagaimana PP maupun
peraturan perundang-undangan," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (8/10).
Ida menjelaskan, jika mengikuti skema tersebut banyak perusahaan yang tidak mampu
membayar upah minimum. Sebab, selama masa pandemi Covid-19 sektor usaha mengalami
tekanan dalam beroperasi sehingga pendapatannya pun menurun bahkan banyak yang
menderita kerugian.
"Kalau dipaksakan mengikuti PP 78 atau mengikuti UU baru pasti akan banyak sekali perusahaan-
perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum provinsi," imbuhnya.
Ida menambahkan, pihaknya telah menerima saran dari Dewan Pengupahan Nasional yang bakal
menjadi acuan untuk menetapkan upah minimum 2021. Ia menyebut, rekomendasi dewan ialah
kembali ke upah minimum 2020.
"Sementara rekomendasi yang diberikan Dewan Pengupahan kembali UMP 2020 tapi nanti pasti
kami akan update Pak Menko, karena kami akan mendengarkan sekali lagi Dewan Pengupahan
Nasional," tutupnya.
Editor : Mohamad Nur Asikin Reporter : Romys Binekasri .
478
