Page 476 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 476
Ida Fauziyah mengatakan melalui JKP Pemerintah juga memberikan manfaat berupa upscaling
dan upgrading bagi pekerja yang di-PHK. Ia berupa pelatihan seperti di program Kartu Prakerja.
MENGURUT KETENTUAN PESANGON SETELAH UU CIPTAKER DISAHKAN
Pesangon kini tak hanya dibebankan ke pengusaha. Jumlah maksimal yang bisa didapat pekerja
juga lebih sedikit dibanding ketentuan UU 13/2003.
Hak pesangon dan penghargaan masa kerja seorang buruh berubah karena Undang-Undang
Cipta Kerja (UU Ciptaker). Peraturan yang disahkan pada 5 Oktober lalu ini mengubah ketentuan
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sebelum UU Ciptaker disahkan, pesangon maksimal sembilan bulan upah untuk pekerja yang
masa kerjanya delapan tahun atau lebih (Pasal 156 ayat 2 i UU 13/2003). Sementara uang
penghargaan masa kerja 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih (Pasal 156 ayat 3
h UU 13/2003).
Ketentuan ini berlaku ketika buruh di-PHK dengan alasan melanggar peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja, perusahaan tutup karena rugi selama dua tahun atau karena keadaan
memaksa, dan perusahaan pailit.
Jika alasan pemutusan hubungan kerja adalah perusahaan melakukan efisiensi atau perusahaan
berubah status tapi enggan melanjutkan perjanjian dengan pekerja, maka uang pesangon
ditetapkan dua kali lipat dari yang semestinya diterima (Pasal 163 ayat 2 dan 164 ayat 3 UU
13/2003).
Perusahaan juga wajib memberikan pesangon dua kali lipat dari ketentuan kepada ahli waris jika
hubungan kerja berakhir karena pekerja meninggal (Pasal 166 UU 13/2003) serta jika pengusaha
tidak mengikutsertakan kerja yang mengalami PHK karena usia pensiun (Pasal 167 ayat 5 UU
13/2003).
Pasal-pasal yang mengatur pesangon harus dua kali lipat (163, 164, 166, 167) di atas dihapus
dalam UU Ciptaker (versi 5 Oktober).
Ringkasnya, jika jatah pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dalam UU 13/2003
maksimal bisa mencapai 32 kali upah bulanan--dengan masa kerja 24 tahun ke atas dan syarat
di-PHK karena meninggal, pensiun, efisiensi, dan perusahaan merger--maka dalam UU Ciptaker
menjadi hanya 25.
Ketentuan ini selaras dengan keinginan pengusaha dan pemerintah.
Perbedaan lain, dalam UU Ciptaker pesangon tak lagi dibebankan seluruhnya ke pengusaha, tapi
juga pemerintah, kata Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi dalam rapat kerja bersama
Badan Legislasi DPR, Sabtu 3 Oktober.
"Dalam perkembangan dan memperhatikan kondisi saat ini, terutama dampak pandemi COVID-
19, maka beban tersebut diperhitungkan ulang. Penghitungannya adalah sebagai berikut: yang
menjadi beban pelaku usaha atau pemberi kerja maksimal 19 kali gaji ditambah dengan JKP
sebanyak 6 kali," kata Elen.
JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dikelola oleh pemerintah lewat Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Itu diatur dalam Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan
Pekerjaan UU Ciptaker.
475
