Page 475 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Judul Mengurut Ketentuan Pesangon Setelah UU Ciptaker Disahkan
Nama Media tirto.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://tirto.id/mengurut-ketentuan-pesangon-setelah-uu-ciptaker-
disahkan-f5FD
Jurnalis Selfie Miftahul Jannah
Tanggal 2020-10-08 11:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerja
yang mengalami PHK, RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program JKP yang
manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja

positive - Fithra Faisal Hastiadi (Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia,) Manfaat JKP ini
enggak ada beban pekerja dan perusahaan. Uang PHK dialihkan ke sana (JKP). Setelah dilatih
ada juga tempat penyalurannya
neutral - Trubus Rahadiansya (Pengamat kebijakan publik) Iuran nantinya akan dinaikkan oleh
BPJS dengan [tambahan] iuran kehilangan pekerjaan

negative - Trubus Rahadiansya (Pengamat kebijakan publik) Kalau enggak ada iuran enggak
mungkin pemerintah mengeluarkan

negative - Trubus Rahadiansya (Pengamat kebijakan publik) Peserta Jaminan Kehilangan
Pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Program JKP tidak akan
berkelanjutan dengan mengikuti skema ini. Atau dengan kata lain dibuat aturan baru skema
pesangon untuk tidak bisa dilaksanakan di lapangan

Ringkasan

Pesangon kini tak hanya dibebankan ke pengusaha. Jumlah maksimal yang bisa didapat pekerja
juga lebih sedikit dibanding ketentuan UU 13/2003. Hak pesangon dan penghargaan masa kerja
seorang buruh berubah karena Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Peraturan yang
disahkan pada 5 Oktober lalu ini mengubah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pekerjaan yang dikelola oleh pemerintah lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Itu
diatur dalam Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan UU Ciptaker. Menteri Tenaga Kerja

474