Page 470 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Airlangga menjelaskan, aturan turunan dibutuhkan untuk melaksanakan poin-poin dalam UU
Cipta Kerja yang baru saja disetujui oleh DPR pada Senin (5/10) itu. "Ada 35 PP (Peraturan
Pemerintah) dan lima Perpres (Peraturan Presiden), diharapkan dapat segera diselesaikan,"
tuturnya dalam diskusi virtual, Kamis (8/10) pagi.

Airlangga menuturkan, dalam aturan yang ada, peraturan turunan sebenarnya 'diizinkan' untuk
dirampungkan dalam waktu tiga bulan setelah diundangkan. Tapi, agar UU Cipta Kerja dapat
segera dilaksanakan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan target sebulan.

Salah satu regulasi yang akan dikebut adalah aturan hukum mengenai Sovereign Wealth Fund
(SWF) atau dalam UU Cipta Kerja disebut sebagai Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Regulasi
turunannya ditargetkan selesai dalam satu pekan, sesuai instruksi Presiden Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, produk hukum turunan dalam bentuk Peraturan
Pemerintah (PP) itu kini sudah mulai dibuat. "Presiden minta PP-nya selesai paling cepat. Jadi
kita lakukan sesuai instruksi Bapak Presiden, satu minggu," katanya dalam konferensi pers
virtual, Rabu (7/10).

PP mengenai LPI akan membahas cara-cara pemerintah dalam menghimpun modal awal LPI.
Sesuai UU Cipta Kerja, modal awal LPI terdiri dari empat opsi. Pilihan itu adalah dana tunai,
barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, maupun saham milik
negara pada BUMN atau perseroan terbatas.

Untuk modal awal, Sri berharap, nilainya dapat mencapai Rp 75 triliun atau sekitar 5 miliar dolar
AS. Dengan ekuitas itu, pemerintah menargetkan dapat menarik investasi tiga kali lipat. "Sekitar
Rp 225 triliun atau 15 billion USD," katanya.

Aturan turunan yang juga akan diselesaikan dalam waktu dekat adalah PP mengenai upah
minimum, seiring dengan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. PP ini akan membahas pembaharuan ketentuan dan tata cara penetapan upah
minimum serta formulasinya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan, pembahasan PP akan menyertakan
pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja atau buruh. Pihak pengusaha
juga akan dilibatkan, dengan diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar
Dagang dan Industri (Kadin).

"Kami benar-benar memastikan, pembahasan PP menyertakan stakeholder ketenagakerjaan,"
ujar Ida, kemarin.

469