Page 477 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan melalui JKP Pemerintah juga memberikan
manfaat berupa upscaling dan upgrading bagi pekerja yang di-PHK. Ia berupa pelatihan
seperti di program Kartu Prakerja.

"Untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK, RUU Cipta Kerja mengatur
ketentuan mengenai program JKP yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar
kerja, dan pelatihan kerja," kata Ida menjawab pertanyaan wartawan Tirto , Selasa
(6/10/2020).

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai terlepas dari
pemangkasan jumlah pesangon, strategi pemerintah meningkatkan kemampuan para pekerja
patut diapresiasi. Menurutnya ini adalah "jalan tengah" antara kepentingan buruh dan
pengusaha.

"Manfaat JKP ini enggak ada beban pekerja dan perusahaan. Uang PHK dialihkan ke sana (JKP).
Setelah dilatih ada juga tempat penyalurannya," kata dia kepada wartawan Tirto , Selasa.
Ditolak Buruh, Diragukan Efektivitasnya

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan regulasi ini "merugikan pekerja
dan menguntungkan perusahaan." Alasannya sederhana: pesangon diperkecil dan karenanya
beban pengusaha lebih ringan, dan JKP itu sendiri sama saja seperti asuransi lain yang
mewajibkan orang bayar premi untuk mendapatkan manfaatnya.

"Iuran nantinya akan dinaikkan oleh BPJS dengan [tambahan] iuran kehilangan pekerjaan,"
katanya kepada wartawan Tirto . "Kalau enggak ada iuran enggak mungkin pemerintah
mengeluarkan." Ketentuan mengenai iuran ditetapkan dalam RUU Ciptaker. Disebutkan:
"Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran." Ia
juga meragukan efektivitas JKP dengan berkaca pada program Kartu Prakerja, meski menurutnya
ini memang bentuk "hadirnya negara" dalam ketenagakerjaan. Menurutnya Kartu Prakerja
"sudah gagal," terutama iming-iming mampu meningkatkan kemampuan para pekerja sehingga
lebih mudah dilirik perusahaan.

Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meragukan
program dari JKP ini bisa terealisasi dengan baik.
"Program JKP tidak akan berkelanjutan dengan mengikuti skema ini. Atau dengan kata lain dibuat
aturan baru skema pesangon untuk tidak bisa dilaksanakan di lapangan," kata Iqbal dalam
keterangan resmi, Selasa.

Selain itu ia juga mengatakan buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah
menjadi 25 bulan. Perkara pesangon jadi satu dari sekian alasan para buruh menolak regulasi
yang dibuat dengan metode omnibus ini.

476