Page 495 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 495
dijanjikan terindikasi hanya sebagai kamuflase agar terkesan telah memenuhi pasal 96 UU No
12/2011 yang mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan suatu
undang-undang.
Saepul meyakini hingga RUU itu disahkan, tidak ada satu kesamaan draf RUU sehingga
mencurigakan. Apalagi, menurut Saepul, terdapat sejumlah perbedaan dengan hasil rapat panja
RUU Cipta Kerja. Saepul mencontohkan, pasal 59 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) dan pasal 66 tentang alih daya {outsourcing).
Putusan Panja kembali ke UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun dalam draf final yang
beredar menjadi syarat PKWT maksimal tiga tahun dihapus dan hanya ada sekali perpanjangan
PKWT, outsourcing tanpa batasan, berlaku bagi jenis pekerjaan apapun (core dan non core),
yang di UU 13/2003jelas batasannya.
"Bunyi pasal tersebut jelas bernuansa kental semangat fleksibilitas yang memastikan penurunan
perlindungan terhadap pekerja, pekerja semakin rentan dilanggar hak-hak normatifnya, seperti
upah minimum (termasuk upah lembur) dan jaminan sosial," beber Saepul. (J13,ant,dtc-64)
494
