Page 492 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 492
ANALIS: SAYA PIKIR, THERE IS NO WAY JOKOWI AKAN BATALKAN UU CIPTAKER
Desakan agar Presiden Joko Widodo mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU menggema berbarengan dengan demonstrasi di berbagai
tempat untuk menolak UU yang baru disahkan DPR pada Senin (5/10/2020).
Tetapi menurut analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim kecil kemungkinan Jokowi
menerbitkan Perppu jika mengingat kembali omnibus law merupakan salah satu program
prioritas Jokowi ketika dilantik menjadi presiden periode kedua.
"Saya pikir, there is no way Presiden Jokowi akan membatalkan UU Cipta Kerja . Omnibus law
adalah program utama Jokowi pada periode kedua pemerintahannya. Melanjutkan reformasi
birokrasi dengan memangkas regulasi-regulasi yang menghambat investasi dan berkembangnya
iklim usaha," kata Rustam.
Menurut Rustam akan menjadi sia-sia belaka semua proses penyusunan UU Cipta Kerja yang
telah dilalui bila pada akhirnya Presiden Jokowi menerbitkan Perppu karena desakan publik.
Menurut Rustam jalur yang bisa ditempuh bagi kalangan yang kontra UU Cipta Kerja adalah
mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi .
"Untuk apa juga Presiden Jokowi minta menteri-menterinya menyusun suatu RUU lebih 1.000
halaman, hanya untuk dibatalkan karena tekanan mahasiswa dan kaum buruh? Tentu ada jalan
yang bisa ditempuh membatalkan sebagian atau seluruhnya(?), yakni melalui Mahkamah
Konstitusi," kata Rustam.
Rustam mengatakan sekali ada Perppu, tuntutan-tuntutan lain akan bermunculan.
"Masa karena pandemi corona Presiden diminta menunda agenda-agenda politiknya. Padahal
ada pandemi corona, tapi kelompok-kelompok oposisi tidak menunda agenda-agenda politik
mereka," Rustam menambahkan.
Menurut dia justru sekaranglah waktunya bagi Presiden Jokowi mem-push agenda-agenda
legislasi karena dukungan DPR masih kuat. "Misalnya RUU PKS dan RUU BPIP," kata Rustam.
Desakan agar Jokowi menerbitkan Perppu, antara lain digulirkan oleh Presiden Partai Keadilan
Sejahtera Ahmad Syaikhu. Jokowi diminta mendengarkan aspirasi buruh dan masyarakat sipil
yang menolak UU Cipta Kerja.
491
