Page 493 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 493

Judul               UU Cipta Kerja Bisa Dibatalkan
                Nama Media          Suara Merdeka
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg1&7
                Jurnalis            64
                Tanggal             2020-10-08 10:27:00
                Ukuran              130x261mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 36.400.000

                News Value          Rp 364.000.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Narasumber
              negative - Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum) Omnibus Law jelas melanggar kontsdtusi karena
              pembuatan undang-undang harus mengacu pada tata cara pembuatan undang-undang, bukan
              hanya soal sosialiasi, tapi harusnya pakai Perpu dan diuji di DPR

              neutral  -  Fahri  Hamzah  (Presiden  Republik  Indonesia)  kata  Ade.  .  Judicial  review  lanjurnya,
              merupakan hak warga negara yang dijamin peraturan perundang-undangan bagi semua pihak
              yang tak setuju dengan undang-undang yang dibuat DPR bersama pemerintah. Untuk itu, ia
              meminta para buruh memanfaatkan ruang tersebut agar UU Cipta Kerja bisa sesuai harapan
              mereka. Pembatalan . Sementara itu, Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) secara tegas
              menolak UU Cipta Kerja. Karena sudah ditetapkan menjadi UU, maka akan dicari jalan untuk
              membatalkannya yaitu lewat judicial review ke Mahkamah Kontitusi (MK) atau Presiden Joko
              Widodo  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  tentang
              Pembatalan Pengesahan UU Cipta Kerja.



              Ringkasan

              Wakil  Ketua  Umum  (Waketum)  Partai  Gelombang  Rakyat  (Gelora)  Indonesia  Fahri  Hamzah
              menilai  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  sebagai  'The  Guardian  of  Constitution"  atau  "Penjaga
              Konstitusi' dapat membatalkan seluruh isi dari Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja
              yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10).
              Sebab,  menurut  Fahri,  UU  tersebut  melampaui  tata  cara  pembuatan  undang-undang
              sebagaimana mestinya, selain masih kurangnya sosialisasi RU Omnibus Law Cipta Kerja sebelum
              disahkan secara cepat oleh DPR.



              UU CIPTA KERJA BISA DIBATALKAN
              Wakil  Ketua  Umum  (Waketum)  Partai  Gelombang  Rakyat  (Gelora)  Indonesia  Fahri  Hamzah
              menilai  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  sebagai  'The  Guardian  of  Constitution"  atau  "Penjaga



                                                           492
   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498