Page 502 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

pekerjanya, malah menyempurnakan dengan peraturan-peraturan yang baru karena dinamisnya
teknologi industri dewasa ini

Ringkasan

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajek-shah meminta masyarakat jangan
terprovokasi hoaks (berita bohong)terkait OmnibusLaw Cipta Kerja(Ciptaker).Masya-rakat
diharapkan lebih dewasa menanggapi hal-hal yang belum pasti kebenarannya. Diketahui,
pengesahan Omnibus Law Ciptakcr olch DPR pada5 Oktober 2020 telah memicu penolakan di
berbagai daerah di tanah air hingga demo melibatkan massa, bahkan berakhir ricuh. Musa
Rajekshah tidak ingin hal tersebut terjadi di Sumut, terutama di masa pandemi Covid-19.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Harianto Butarbutar menegaskan
sedikitnya ada 12 hoaks atau informasi bohong yang sedang berkembang di masyarakat terkait
Omnibus LawCiptaker yang baru disahkan DPR, yaitu hilangnya pesangon, dihapuskannya upah
minimum, upah dihitung perjam, hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi, outsourching berlaku
seumur hidup, tidak ada status karyawan tetap, perusahaan bisa mem-PH K secara sepihak
kapan saja, jaminan sosial dan kesejahteraan hilang, semua karyawan berstatus tenaga kerja
harian, tenaga kerja asing bebas masuk, buruh dilarang protes (ancaman PHK), libur hari raya
hanya tanggal merah dan tidak ada penambahan libur.

UPAH MINIMUM-PESANGON TETAP BERLAKU

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah meminta masyarakat jangan
terprovokasi hoaks (berita bohong)terkait OmnibusLaw Cipta Kerja(Ciptaker).Masya-rakat
diharapkan lebih dewasa menanggapi hal-hal yang belum pasti kebenarannya.

Diketahui, pengesahan Omnibus Law Ciptakcr olch DPR pada5 Oktober 2020 telah memicu
penolakan di berbagai daerah di tanah air hingga demo melibatkan massa, bahkan berakhir
ricuh. Musa Rajekshah tidak ingin hal tersebut terjadi di Sumut, terutama di masa pandemi
Covid-19.

Menurutnya, bila hal-hal yang tidak dinginkan terjadi maka yang rugi masyarakat Sumut sendiri.

"Ada isu-isu berkembang di masyarakat yang belum tentu kebenarannya, terutama isu
ketidakberpihakan pemerintah kepada pekerja. Saya harapkan kepada para buruh dan pekerja
di Sumatera Utara untuk tenang, melihat perkembangan UU ini, penerapannya dan jangan
termakan isu-isu menyesatkan dan merugikan kita,"kata MusaRak-jekshah, usai rapat dengan
Forkopimda di Rumah Di nas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, Rabu (7/10).
Menurut Ijek, salah satu dampak buruk akibat keamanan yang tidak kondusif adalah investor
enggan menanamkan modalnya di Sumut. Padahal Omnibus LawCiptakcr salah satu tujuannya
untuk menarik investor ke Indonesia, sehingga membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

"Pekerja juga akan merugi (bila situasi tidak kondusif), kesulitan lapangan kerja karena investor
enggan masuk ke Indonesia atau Sumut. Undang- Undang ini diciptakan salah satunya adalah
agar investor lebih yakin untuk masuk ke Indonesia termasuk Sumut,"kata Ijek.

Wagubsu pun kembali mengimbau masyarakat Sumut agar waspada dan tidak terprovokasi oleh
pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil kesempatan di tengah situasi seperti saat ini. "Saat
ini kitadi tengah pandemiCovid-19 yang mempengaruhi semua aspek termasuk ekonomi.
Jangalah di lengah situasi seperti ini terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,"ungkapnya.

501