Page 503 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 503
Sejumlah Hoaks
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Harianto Butarbutar menegaskan
sedikitnya ada 12 hoaks atau informasi bohong yang sedang berkembang di masyarakat terkait
Omnibus LawCiptaker yang baru disahkan DPR, yaitu hilangnya pesangon, dihapuskannya upah
minimum, upah dihitung perjam, hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi, outsourching berlaku
seumur hidup, tidak ada status karyawan tetap, perusahaan bisa mem-PH K secara sepihak
kapan saja, jaminan sosial dan kesejahteraan hilang, semua karyawan berstatus tenaga kerja
harian, tenaga kerja asing bebas masuk, buruh dilarang protes (ancaman PHK), libur hari raya
hanya tanggal merah dan tidak ada penambahan libur.
"Dibilang pesangon tidak ada, upah diturunkan ini kan sudah tidak bernar, tidak ada satupun
dari 12 hoaks itu yang benar. Memang setia pada Undang-Undang baru tentu ada yang berubah
dan nantinya Undang-Undang ini diturunkan ke peraturan pemeri ntah yang mengatur secara
teknis dan detail. Jadi bersabar saja, jangan ikut-ikutkan memanaskan suasana, padahal tidak
tahu isi dari Omnibus La w itu sendiri," kata Harianto.
Dijelaskannya, yang benar pesangon tetap dibayar maksimal 25 kali gaji dengan skema
pembayaran 19 kali oleh perusahaan, enam kali oleh pemerintah.
Masalah pesangon ini diatur pada Pasal 156UU Ciptaker. Begitu juga Upah Minimum Provinsi
(UMP), Upah Minimum Kabupatcn/Kota(UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)dan Upah
Minimum Sektoral Kabupaten/ kota (UMSK). Pasal 88C Ayat 1 UU Ciptaker tertulis gubernur wajib
menetapkan upah minimum provinsi dan pasal dua menyebutkan gubernur dapat menetapkan
upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
Begitu juga dengan isu upah dihitung perjam, padahal di UU Cipta Kerja tetap menggunakan
upah minimum. Mengenai hilangnya hak cuti, pada Pasal 79 ayat (5) menyebutkan perusahaan
dapat memberikan istirahat panjang yangdiaturdalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaanatauperjanjiankerjasama. Sedangkan Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan mengaturcuti panjang diberikan satu bulan pada tahun ke-7 dan satu bulan
pada tahun ke-8.
"Jadi sekali lagi kami tegaskan, bahwa informasi hoaks tentang Omnibus Law Cipta Kerja yang
berkembang di masyarakat itu tidak benar," tegasnya.
Harianto menyampaikan, demonstrasi yangdiprediksi akan terjadi pada
Kamis(8/10)dikhawatirkan ditumpangi oleh kepentingan lain. Massa yang menumpang ini
diprediksi sebagai pemicu tcrjadinya hal-hal anarkis. Karena itu Harianto berharap para pekerja
tidak turun ke jalan menuntut pembatalan Omnibus Law Ciptaker.
"Bertambah dewasa lah kita menyikapi hal tertentu, jangan ikut-ikutan. Tidak pernah pemerintah
mengorbankan para pekerjanya, malah menyempurnakan dengan peraturan-peraturan yang
baru karena dinamisnya teknologi industri dewasa ini," katanya.
Imbauan Ketua MPR
Dari Jakarta, Ketua MPR Bambang Soesatyo(Bamsoet) juga meminta masyarakat tidak
mempercayai berita bohong tcrkait isi UU Ciptaker yang disahkan DPR bersama pcmcrintah.
"Di luar sana bcrkcmbang berbagai propaganda, hoaks, misinformasi, mau pundis informasi yang
mendiskreditkan UU Cipta Kerja. Sebagai contoh, ada isu yang menyatakan upah minimum
kabupaten/kota(UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMS)dihapus. Padahal
tidak seperti itu,"ujarBamsoet melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (7/10).(ns/Ant)
502
