Page 506 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 506
Judul Mengenal JKP untuk Korban PHK, Ada Aturannya dalam UU Cipta Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/08/102500365/mengenal-
jkp-untuk-korban-phk-ada-aturannya-dalam-uu-cipta-kerja
Jurnalis Nur Rohmi Aida
Tanggal 2020-10-08 10:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Pandemi Covid tidak
hanya memberikan dampak besar terhadap perekonomian, tetapi membutuhkan skema
perlindungan baru. Dan skema perlindungan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan
yang memberikan manfaat, yaitu cash benefit
Ringkasan
- Salah satu poin yang ada dalam omnibus law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR
dan pemerintah adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( JKP ) Seperti diberitakan Kompas.com
, 5 Oktober 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan,
JKP merupakan skema perlindungan baru terhadap korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
MENGENAL JKP UNTUK KORBAN PHK, ADA ATURANNYA DALAM UU CIPTA KERJA
- Salah satu poin yang ada dalam omnibus law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR
dan pemerintah adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( JKP ) Seperti diberitakan Kompas.com
, 5 Oktober 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan,
JKP merupakan skema perlindungan baru terhadap korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Pandemi Covid tidak hanya memberikan dampak besar terhadap perekonomian, tetapi
membutuhkan skema perlindungan baru. Dan skema perlindungan ini adalah program jaminan
kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat, yaitu cash benefit ," ujar Airlangga
Sementara itu, diberitakan Kompas.com , 7 Oktober 2020, program JKP tidak akan mengurangi
pemberian manfaat jaminan lain seperi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan
Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.
Pemerintah juga menyatakan tidak akan menambah beban iuran pekerja dan pengusaha dalam
program JKP.
Jika menilik di UU Cipta Kerja, JKP adalah program jaminan sosial baru.
505
