Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 52
Judul Akhirnya Gaduh Lagi
Nama Media Fajar
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Tajuk
Tanggal 2020-10-09 05:30:00
Ukuran 139x77mmk
Warna Warna
AD Value Rp 23.630.000
News Value Rp 70.890.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
Ringkasan
Palu sudah diketok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Demonstran segera
tumpah di mana-mana, mulai dari ibu kota negara hingga sejumlah daerah. Ada korban luka
dikarenakan benuokdengan aparat dan semprotan gas air mata. Api melalap beberapa fasilitas
negeri, mulai dari sepeda motor hingga perka-toran. Buruh, mahasiswa, serta elemen
masyarakat lainnya merasa kecewa.
Disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang setelah melewati tujuh
masa sidang, seakan tidak mengindahkan tuntutan masyarakat selama ini, pengesahannya pun
lewat sidang yang sangat tidak elok lantaran diwarnai dugaan mematikan mic dari pimpinan
sidang, yang kejadiannya dapat ditonton berulang-ulang dan seksama.
AKHIRNYA GADUH LAGI
Palu sudah diketok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Demonstran segera
tumpah di mana-mana, mulai dari ibu kota negara hingga sejumlah daerah. Ada korban luka
dikarenakan benuokdengan aparat dan semprotan gas air mata. Api melalap beberapa fasilitas
negeri, mulai dari sepeda motor hingga perka-toran. Buruh, mahasiswa, serta elemen
masyarakat lainnya merasa kecewa.
Disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang setelah melewati tujuh
masa sidang, seakan tidak mengindahkan tuntutan masyarakat selama ini, pengesahannya pun
lewat sidang yang sangat tidak elok lantaran diwarnai dugaan mematikan mic dari pimpinan
sidang, yang kejadiannya dapat ditonton berulang-ulang dan seksama.
Penolakan masyarakat tersebut disebabkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dinilai bakalmenim-
bulkan dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh. Omnibus law kali pertama dilontarkan
Presiden Joko Widodo setelah dilantik periode kedua sebagai Presiden Republik Indonesia. Kala
itu Jokowi menyampaikan akan membahas undang-undang yang akan menjadi omnibus law,
51
