Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 47

Judul               Sistem Perburuhan Baru Sangat Merugikan Tenaga Kerja
                Nama Media          Indopos
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            nas
                Tanggal             2020-10-09 05:34:00
                Ukuran              89x254mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 44.856.000

                News Value          Rp 224.280.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Narasumber


              Ringkasan

              PRESIDEN KSPI Said Iqbal menolak 12 masalah ketenagakerjaan dalam UU Omnibus Law atau
              Cipta Kerja (Ciptaker) merugikan buruh adalah hoaks. Setelah sebelumnya memaparkan enam
              masalah ketenegakerjaan dalam UU Ciptaker, simak penjelasan Said dengan INDOPOS enam
              masalah ketenagkaerjaan lain merugikan buruh.

              Apakah benar UU Ciptaker menyebutkan perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak.
              Coba anda terangkan?



              SISTEM PERBURUHAN BARU SANGAT MERUGIKAN TENAGA KERJA
              PRESIDEN KSPI Said Iqbal menolak 12 masalah ketenagakerjaan dalam UU Omnibus Law atau
              Cipta Kerja (Ciptaker) merugikan buruh adalah hoaks. Setelah sebelumnya memaparkan enam
              masalah ketenegakerjaan dalam UU Ciptaker, simak penjelasan Said dengan INDOPOS enam
              masalah ketenagkaerjaan lain merugikan buruh.
              Apakah benar UU Ciptaker menyebutkan perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak.
              Coba anda terangkan?

              Faktanya demikian. Perusahaan melakukan PHK secara sepihak, dalam Omnibus Law tidak lagi
              dikatergorikan batal demi hukum dan upah selama proses perselisihan PHK tidak dibayar. Apa
              acuannya? Karena, UU Omnibus Law menghapus pasal 155 UU 13 Tahun 2003 yang bunyinya:
              Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (3) batal
              demi  hukum.  Selama  putusan  lembaga  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  belum
              ditetapkan,  baik  pengusaha  maupun  pekerja/buruh  harus  tetap  melaksanakan  segala
              kewajibannya. Pengusaha  dapat  melakukan  penyimpangan terhadap ketentuan  sebagaimana
              dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/ buruh yang sedang dalam
              proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya
              yang biasa diterima pekerja/buruh.

                                                           46
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52