Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 44
Judul Bahas Aturan Turunan Libatkan Buruh
Nama Media Indopos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis nas
Tanggal 2020-10-09 05:34:00
Ukuran 130x256mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 65.520.000
News Value Rp 196.560.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Puan Maharani (Ketua DPR) Kami mendorong pemerintah menggandeng berbagai
kelompok pekerja terlibat pembahasan aturan turunan UU Ciptaker
neutral - Puan Maharani (Ketua DPR) UU Ciptaker tidak hanya bertujuan menarik investasi dan
meningkatkan daya saing Indonesia, juga untuk memperluas lapangan kerja yang baik
Ringkasan
SEMENTARA Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menggandeng masyarakat
terutama kelompok buruh dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang (UU)
Ciptaker. Itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci jelas dan dapat diterima seluruh pihak.
"Kami mendorong pemerintah menggandeng berbagai kelompok pekerja terlibat pembahasan
aturan turunan UU Ciptaker," tutur Puan, di Jakarta, Kamis (8/10).
BAHAS ATURAN TURUNAN LIBATKAN BURUH
SEMENTARA Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menggandeng masyarakat
terutama kelompok buruh dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang (UU)
Ciptaker. Itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci jelas dan dapat diterima seluruh pihak.
"Kami mendorong pemerintah menggandeng berbagai kelompok pekerja terlibat pembahasan
aturan turunan UU Ciptaker," tutur Puan, di Jakarta, Kamis (8/10).
Puan menegaskan DPR akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Ciptaker
bermanfaat secara adil bagi semua pihak. Aturan turunan di antaranya tentang pengupahan,
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pekerja asing, dan hubungan kerja dan waktu kerja.
DPR melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU Ciptaker hingga disetujui menjadi
undang-undang pada 5 Oktober 2020. Pembahasan dilakukan transparan, terbuka, dan dapat
disaksikan masyarakat melalui siaran langsung di laman DPR.
43
