Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Untuk mengakomodasi aspirasi kelompok pekerja, DPR membentuk Tim Perumus bersama
kelompok pekerja yang merasa belum diakomodasi pemerintah. "UU Ciptaker tidak hanya
bertujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia, juga untuk memperluas
lapangan kerja yang baik," imbuhnya.

Dia menegaskan DPR akan mengawasi penerapan UU Ciptaker agar tetap mengutamakan
kepentingan rakyat. Kalau undang-undang itu dinilai belum sempurna, sebagai negara hukum
terbuka ruang untuk menyempurnakan undang-undang melalui mekanisme sesuai ketentuan
peraturan per-undang-undangan, (nas)

K Pada 2019 lalu, hasil kajian Kementerian 81 Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), dan BPN
7,4 juta ha SI Artinya, lahan pertanian susut 1 juta ha selama 7 tahun

1. PBNU

2. Muhammdiyah dan Aman)

4. Petisi tokor agama 1,3 juta tanda tangan

5. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPl)

6. id.cips-indonesia

7. The Indonesian institute

8. 35 Investor global 'Amnesty Indonesia.

I0.'Aji Indonesia

11. International Trade Confederation
12. Yayasan Madani

13.KontraS

14. The Conversation indonesia

15. Guru besar dan akademisi dari 67

16. Bank Dunia

V. Indonesia Center for Environmental Law (Icel); '* UU Omnibus Law ringkasan UU Nomor 41
Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan Sejak diundangkan UU 41
Tahun 2009 tidak dijalankan Kajian Badan Pertanaham nasional (BPN) tahun 2012 luas baku
lahan sawah mencapai 8,4 juta hektare (ha)

M Pemerintah daerah tidak mengimplementasikan Terkendala hukum waris yang berlaku saat
ini H Dan suprastruktur lebih tinggi, salah satunya kepala daerah H Butuh sistem peraturan lebih
tinggi tentang hukum pewarisan di Indonesia UU Cipta Kerja harus melindungi kesejahteraan
petani El Caranya dengan memberikan perlindungan harga * Selama ini harga belum
menguntungkan petani
INFO GRAFIS-GIMBAL ISV&NTO/INDOPOS

44