Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

AIRLANGGA SEBUT DEMO RUU CIPTA KERJA DITUNGGANGI ELITE DAN
INTELEKTUAL
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa demo buruh
untuk menolak RUU Cipta Kerja telah ditunggangi pihak tertentu, bahkan pemerintah sudah
mengetahui (dalang) yang menggerakkan aksi demonstrasi berasal dari kalangan elite dan
intelektual.

Kendati begitu, ia enggan menjelaskan secara detail pihak-pihak yang menunggangi aksi
demonstrasi untuk memprotes Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. "Sebetulnya, pemerintah
tahu siapa yang demo itu, kami tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang
membiayai," ucap Airlangga secara virtual, Kamis (8/10).

Meski begitu, ia mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja telah disetujui oleh tujuh fraksi di DPR,
sehingga diharapkan itu dapat merepresentasikan rakyat. Selain itu ia mengeklaim terdapat
empat federasi pekerja atau buruh besar sudah mendukung UU Cipta Kerja.
"Ada empat federasi buruh yang mendukung undang-undang ini, empat federasi buruh ini besar
dan menjadi basis daripada (pembahas di kluster) ketenagakerjaan," jelas dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa, tokoh elite dan intelektual di balik demo buruh mempunyai
ego sektoral yang cukup besar. Para tokoh tersebut tidak berada di lapangan melainkan hanya
berada di balik layar.

Oleh karena itu, ia menekankan pemerintah tidak akan diam hanya untuk mendengarkan
demonstrasi. Pemerintah juga tidak akan berhenti memperjuangkan keberadaan UU meskipun
di tengah aksi demo buruh. "Jadi pemerintah tidak bisa berdiam hanya untuk mendengarkan
mereka yang menggerakkan demo," tuturnya.

Menurutnya, secara lebih konkret, lebih dari 30 juta masyarakat Indonesia membutuhkan
lapangan pekerjaan. Hal ini sudah tergambar dari data peserta Kartu Prakerja. Dari 30 juta lebih,
yang sudah memenuhi persyaratan untuk memasuki pelatihan sebanyak 5,6 juta. Sehingga 5,6
juta membutuhkan lapangan pekerjaan baru.

Adapun aksi demo dilakukan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berpotensi
meningkatkan penyebaran kasus Covid-19 sehingga membahayakan diri sendiri dan masyarakat
luas.

"Situasi sekarang PSBB, ini berpotensi menyebarkan Covid-19. Oleh karena itu dalam PSBB jelas
aturannya dan pemerintah sudah bicara dengan aparat melakukan tindakan tegas. Tidak hanya
membahayakan diri sendiri tapi juga masyarakat sekitar. Jika yang terpapar Covid-19 meningkat
berakibat pada pemulihan ekonomi," tutur dia. (try)

41