Page 569 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 569
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengatakan negara
mestinya mendengarkan suara rakyat. UU Cipta Kerja, katanya, bukan menyejahterakan buruh
tetapi malah menjadi keresahan bagi buruh dan kalangan masyarakat lainnya.
"Negara mestinya jadi ayah bagi rakyatnya. Undang-undang mestinya menjadi payung bagi
masyarakatnya; kalau ada undang-undang yang justru meresahkan, maka tugas negara
mengoreksinya," kata Mardani.
Publik menunggu sikap Presiden Joko Widodo atas hal itu, dan karenanya, Jokowi harus mampu
membaca perasaan masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja. "Monggo Pak Jokowi lihat fakta
dan kenyataan di lapangan: Undang-Undang Omnibus Law membuat keresahan. Kasihan
masyarakat yang tengah menderita musibah COVID-19." Jika Jokowi masih memperhatikan
keresahan masyarakat, dia menyarankan Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang. "Kami berharap dengan segala kebijaksanaan, langkah perppu bukan langkah
yang buruk." "Kita hadir untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah
Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, ayo segera ambil
aksi," ujarnya.
Jika Jokowi mengambil langkah menerbitkan Perppu, PKS akan mendukung langkah itu. Begitu
pula apa pun yang dilakukan untuk kebaikan rakyat, PKS akan mendukungnya. (ren).
568
