Page 571 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan,
persoalan fundamental ekonomi dapat diselesaikan dengan diterapkannya UU Ciptaker.
Khususnya, menyangkut kepastian perizinan usaha dan investasi, kepastian hukum, isu
ketenagakerjaan, pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan
sektor lainnya.

Dia bilang, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah di kisaran 5,7-6% dan
penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 juta-3 juta per tahun diharapkan dapat tercapai.
"Mengingat angka pengangguran kita yang semakin bertambah akibat dampak pandemi Covid-
19," ujar Sarman dalam siaran pers, Jakarta, kemarin.

Dia merinci, jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta, ditambah dengan angkatan kerja baru
sekitar 2,5 juta per tahun, belum termasuk yang terkena PHK sebanyak 3 juta orang dan ratusan
ribu yang dirumahkan. Hal itu, menjadi tantangan yang harus diatasi dengan UU Cipta Kerja.

Meski begitu, target dapat direalisasikan secara bertahap bila adanya sinergitas antara
pemerintah, dunia usaha serta serikat pekerja atau buruh. "Termasuk bagaimana kita mampu
meningkatkan SDM tenaga kerja kita agar memiliki kompetensi, skill dan keahlian yang mumpuni
sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga lebih kompetitif dan berdaya saing,"
kata dia.

( Di mana, dalam penyusunannya dapat melibatkan stakeholder terkait lainnya. Seperti kluster
ketenagakerjaan dan unsur pengusaha dan serikat pekerja. "Ini bertujuan agar berbagai aspirasi
yang belum terakomodir pada UU Ciptaker dapat diakomodir. Kami juga berharap agar
pemerintah segera melakukan sosialisasi UU Ciptaker ke berbagai pemangku kepentingan agar
semua jelas dan pasti," ujarnya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat UU Ciptaker atau Omnibus Law akan
membuka proyek investasi asing langsung ke Indonesia. Hal itu, pada gilirannya akan
memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan masyarakat secara keseluruhan.

570