Page 576 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 576
SOAL OMNIBUS LAW, WAGUB SUMUT IMBAU MASYARAKAT TIDAK TERPROVOKASI
HOAKS
Masyarakat diimbau agar tidak terprovokasi hoaks terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (
Omnibus Law ). Diharapkan masyarakat lebih dewasa dalam menanggapi hal-hal yang belum
tentu kebenarannya.
Pengesahan Omnibus Law oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 5
Oktober 2020 telah memicu berbagai penolakan hingga unjuk rasa yang melibatkan banyak
massa dan berakhir ricuh.
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut), Musa Rajekshah, tidak ingin hal tersebut terjadi
di Sumut, terutama di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, bila terjadi hal-hal yang tidak
dinginkan kerugian ada di masyarakat Sumut sendiri.
"Saya harapkan kepada para buruh dan pekerja yang ada di Sumut tenang dulu, lihat
perkembangan undang-undang ini seperti apa penerapannya, dan tidak termakan isu-isu
menyesatkan dan merugikan," kata Musa usai rapat dengan Forkopimda di Rumah Dinas
Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 41, Kota Medan, Rabu (7/10/2020).
Menurut Musa, salah satu dampak buruk akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif adalah
enggannya investor untuk menanamkan modalnya di Sumut. Padahal, Omnibus Law salah satu
tujuannya untuk menarik investor ke Indonesia, sehingga bisa membuka lapangan kerja.
"Pekerja juga akan mendapat kerugian bila situasi tidak kondusif, kesulitan lapangan kerja
karena investor enggan masuk ke Indonesia atau Sumut," ucapnya.
Musa kembali mengimbau seluruh masyarakat Sumut agar waspada dan tidak terprovokasi
pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil kesempatan di tengah situasi seperti saat ini. Sebab,
saat ini sedang dalam situasi pandemi Covid-19 yang memengaruhi semua aspek, termasuk
ekonomi.
"Janganlah di tengah situasi seperti ini, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Harianto Butarbutar menuturkan,
menegaskan sedikitnya ada 12 hoaks atau informasi bohong yang sedang berkembang di
masyarakat terkait Omnibus Law .
"Dibilang pesangon tidak ada, upah diturunkan, ini sudah tidak bernar, tidak ada satupun dari
12 hoaks itu yang benar," sebut Harianto.
Dijelaskannya, pesangon tetap dibayar maksimal 25 kali gaji dengan skema pembayaran 19 kali
oleh perusahaan, 6 kali oleh pemerintah. Masalah pesangon ini diatur pada Pasal 156 UU Cipta
Kerja.
Begitu juga dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah
Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK).
Pasal 88C ayat 1 UU Cipta Kerja tertulis Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan
pasal dua menyebutkan Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan
syarat tertentu. Dengan isu upah dihitung perjam, di UU Cipta Kerja tetap menggunakan upah
minimum.
Mengenai hilangnya hak cuti, pada pasal 79 ayat (5) menyebutkan perusahaan dapat
memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja sama. Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
575
