Page 573 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 573
Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)--salah satu serikat buruh yang
tergabung dalam Gebrak (Gerakan Buruh Bersama Rakyat), aksi mogok menjamur di berbagai
daerah: Karawang, Subang, Garut, Kabupaten Tangerang, Bandung, Cimahi, Tasikmalaya, dan
Jakarta.
JOKOWI MASIH DIAM SAAT GELOMBANG PROTES UU CIPTAKER MAKIN MEMBESAR
Jokowi tak bersuara setelah gelombang protes UU Ciptaker merebak di mana-mana. Beberapa
orang juga ditangkapi. Di mana Presiden?
Ribuan buruh dan masyarakat sipil lain terus berdemonstrasi dan mogok kerja merespons
pengesahan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR RI pada 5 Oktober lalu. Menurut catatan dari
Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)--salah satu serikat buruh yang
tergabung dalam Gebrak (Gerakan Buruh Bersama Rakyat), aksi mogok menjamur di berbagai
daerah: Karawang, Subang, Garut, Kabupaten Tangerang, Bandung, Cimahi, Tasikmalaya, dan
Jakarta.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KASBI Sunarno mengatakan selain demonstrasi biasa, massa juga
mendatangi beberapa pabrik yang masih beroperasi, lalu mengajak para buruh menghentikan
aktivitas dan ikut bersolidaritas. Ini terjadi di Garut, Karawang, dan Tangerang.
"Kami ke kawasan-kawasan industri," ujar Sunarno kepada reporter Tirto , Rabu (7/10/2020).
Aksi ini tak berlangsung lancar karena "diblokade oleh aparat di mana-mana". Meski demikian ia
mengatakan "aksi tetap jalan terus".
Demonstrasi memanas di beberapa daerah bahkan berujung penangkapan oleh kepolisian. Ini
terjadi di Jakarta pada 6 Oktober 2020 terhadap 18 orang , diduga akan ke DPR/MPR; 14
orang di depan kampus UIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, pada 6 Oktober 2020, dengan
klaim polisi bahwa massa berbuat anarkis; 39 orang yang diduga pelajar STM di Jakarta pada
7 Oktober 2020, dengan klaim polisi mereka hanya ikut-ikutan aksi.
Usai UU Ciptaker Disahkan, Ramai Jual Murah Gedung DPR di Tokopedia Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi mogok adalah hak pekerja yang
diatur dalam Pasal 4 UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja. Di sana disebutkan bahwa fungsi
serikat adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan; dan berdasarkan pula UU 9/1998
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Dasar hukum mogok nasional yang kami lakukan adalah UU 39/1999 tentang HAM dan UU
12/2005 tentang hak-hak sipil dan politik," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu.
Jokowi Diminta Bertindak
Iqbal mengatakan UU Ciptaker tidak membawa keuntungan bagi pekerja. Salah satunya adalah
pengurangan nilai maksimal pesangon. Selain itu, "ketentuan BPJS Ketenagakerjaan yang akan
membayar pesangon sebesar enam bulan upah tidak masuk akal." UU Ciptaker juga menurutnya
akan memperkecil kemungkinan pekerja kontrak untuk menjadi tetap. Efek dominonya, mereka
tidak akan mendapatkan pesangon, jaminan pensiun, dan hak-hak lain. "Dalam perubahan Pasal
59 UU 13/2003 di omnibus law , tidak diatur lagi berapa lama kontrak. Bisa saja terjadi PWKT
seumur hidup." Atas dasar ini semua Said Iqbal berharap Jokowi membatalkan UU Ciptaker.
Ketua Divisi Kampanye dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arip
Yogiawan juga mengatakan dengan kondisi yang kian memanas, semestinya Presiden Joko
Widodo "segera bertindak untuk menarik, mencabut UU [Ciptaker] ini." Jokowi, imbuh Yogi
572
