Page 565 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Kerja menjadi UU merupakan forum yang sesat dan cacat prosedur. Akibatnya, kata legislator
Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat X ini, forum itu juga memberikan persetujuan pada UU
Cipta Kerja yang sesat pula.

DIDI IRAWADI UNGKAP FAKTA MENGEJUTKAN SOAL UU CIPTA KERJA

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan rapat paripurna
dewan pada 5 Oktober 2020 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta
Kerja menjadi UU merupakan forum yang sesat dan cacat prosedur. Akibatnya, kata legislator
Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat X ini, forum itu juga memberikan persetujuan pada UU
Cipta Kerja yang sesat pula.

"Rapat paripurna sesat dan cacat prosedur. Sudah tiga periode saya jadi anggota DPR RI. Baru
kali ini saya punya pengalaman yang tidak terduga. Pimpinan DPR telah mengesahkan RUU yang
sesat dan cacat prosedur," ucap Didi dalam keterangan tertulisnya kepada , Kamis (8/10).

Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi X DPR ini karena saat berlangsungnya rapat
paripurna pengambilan keputusan tingkat II atas RUU Cipta Kerja, pihaknya tidak melihat
selembar naskah pun mengenai omnibus law RUU Cipta Kerja tersebut.

"Tidak ada selembar pun naskah RUU terkait Ciptaker yang dibagikan saat rapat paripurna 5
Oktober 2020 tersebut. Jadi pertanyaanya, sesungguhnya RUU apa yang telah diketok palu
kemarin itu?" kata Didi bertanya-tanya. Seharusnya, kata Didi, sebelum palu keputusan diketok,
naskah RUU Cipta Kerja sudah bisa dilihat dan dibaca oleh semua anggota. Apalagi sebagai wakil
rakyat, dia hadir di forum tersebut.

"Padahal kami kemarin hadir pada forum rapat tertinggi DPR. Dalam forum rapat tertinggi ini,
wajib semua yang hadir diberikan naskah RUU tersebut. Jangankan yang hadir secara fisik, yang
hadir secara virtual pun harus diberikan," tegasnya.

Sebagai perbandingan, jangankan RUU Ciptaker yang dinilai sangat penting ini, bahan-bahan
untuk rapat tingkat komisi dan badan saja biasanya diberikan kepada semua anggota dewan
beberapa hari sebelumnya.

"Kenapa justru RUU Ciptaker yang berdampak luas pada kehidupan kaum buruh, UMKM,
lingkungan hidup dan lainnya tidak tampak naskah RUU-nya sama sekali? Sungguh ironis RUU
Ciptaker yang begitu sangat penting. Tidak selembar pun ada di meja kami," sesalnya.

Kejanggalan lainnya menurut kepala Departemen Energi dan Keamanan Nasional DPP Partai
Demokrat ini, undangan rapat diberitahu hanya beberapa jam sebelum paripurna.

"Inilah undangan rapat yang telah memecahkan rekor undangan secepat kilat. Ada apa gerangan
ini? Sungguh tidak etis untuk sebuah RUU sepenting dan krusial ini," kata Didi.

Kecurigaan Didi beralasan. Sebab, sebelumnya sudah dijadwal bahwa rapat paripurna tentang
RUU Ciptaker akan dilakukan pada 8 Oktober 2020, hari ini. Namun, tiba-tiba dipercepat menjadi
5 Oktober lalu, tanpa informasi yang cukup dan memadai.

"Sehingga rapat itu menjadi rapat yang dadakan, tergesa-gesa dan dipaksakan. Di samping telah
cacat prosedur, bagi Partai Gemokrat ada lima alasan kenapa kami menolak RUU ini," jelasnya.

Alasan pertama, RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan memaksa di tengah
krisis pandemi ini. Di masa awal Covid-19, prioritas utama negara harus diorientasikan pada
upaya penanganan pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai
penyebaran Covid-19, serta memulihkan ekonomi rakyat.
564