Page 562 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 562

Judul               PKS: Kenapa Naskah UU Cipta Kerja yang Sudah Disahkan Tidak
                                    Dibagikan
                Nama Media          jawapos.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/10/2020/pks-kenapa-
                                    naskah-%e2%80%8euu-cipta-kerja-yang-sudah-disahkan-tidak-
                                    dibagikan/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-08 09:30:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif


              Narasumber

              negative - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR RI) Pengesahan UU yang sangat cepat
              oleh  DPR  tetap  dilakukan  walau  dua  fraksi  menolak.  FPKS  menolak  dengan  tegas  karena
              menganggap  banyak  prosedur  pembahasan  yang  tidak  wajar  dan  mengabaikan  hak-hak
              masyarakat pekerja

              negative - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR RI) Jadi kenapa bahan UU Ciptaker yang
              sudah disahkan tidak juga dibagikan

              negative - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR RI) Sehingga masyarakat tidak bisa
              mendapatkan pijakan informasi yang benar
              negative - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR RI) Rakyat benar-benar dikorbankan



              Ringkasan

              Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta lembaga negara tidak melakukan tafsir
              yang  keliru  dan  parsial  atas  isu-isu  krusial  UU  Cipta  Kerja,  terutama  pada  klaster
              Ketenagakerjaan.

              Mufida  meminta  pimpinan  DPR  dan  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  transparan  dalam
              memaparkan isi RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU. Hal ini penting agar publik
              bisa mendapatkan akses yang lengkap dan utuh terhadap isu-isu krusial di UU Cipta Kerja sesuai
              apa adanya sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang menyesatkan.









                                                           561
   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567