Page 589 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

D. Jaminan Sosial 1) Jaminan Pensiun UU Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (5) menyatakan
bahwa pengusaha yang tak mengikutsertakan pekerja yang terkena PHK karena usia pensiun
pada program pensiun wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 kali, uang penghargaan
masa kerja 1 kali dan uang penggantian hak. Jika hal tersebut tak dilakukan, maka pengusaha
dapat terkena sanksi pidana.

Namun RUU Ciptaker menghapus ketentuan sanksi pidana bagi perusahaan tersebut, yakni pasal
184 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun." 2) Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dalam Omnibus Law
Ciptaker, pemerintah menambahkan program jaminan sosial baru yaitu Jaminan Kehilangan
Pekerjaan, yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Hal ini
tercantum dalam Pasal 82 RUU Cipta Kerja.

E. Soal PHK Dalam UU Ketenagakerjaan perusahaan boleh melakukan PHK dengan 9 alasan
yang meliputi: perusahaan bangkrut, perusahaan tutup karena merugi, perubahan status
perusahaan, pekerja melanggar perjanjian kerja, pekerja melakukan kesalahan berat, pekerja
memasuki usia pensiun, pekerja mengundurkan diri, pekerja meninggal dunia, serta pekerja
mangkir.

Dalam Omnibus Law Ciptaker, pemerintah menambah poin alasan perusahaan boleh melakukan
PHK dalam Pasal 154 A.
Beberapa alasan tersebut di antaranya: perusahaan melakukan efisiensi; perusahaan melakukan
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan; dan perusahaan dalam keadaan
penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Kemudian, perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja; pekerja mengalami sakit
berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya
setelah melampaui batas 12 bulan; pekerja buruh memasuki usia pensiun; dan pekerja
meninggal.
F. Soal Status Kerja Pasal 56 UU Ketenagakerjaan mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) terhadap pekerja maksimal dilakukan selama 2 tahun, lalu boleh diperpanjang kembali
dalam waktu 1 tahun. Sementara dalam Omnibus Law Ciptaker, ketentuan Pasal 59 itu dihapus.

Dengan penghapusan pasal ini, tidak ada batasan aturan seseorang pekerja bisa dikontrak.
Akibatnya bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup.

G. Soal Jam Kerja Dalam UU Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam
per hari dan 14 jam per minggu. Sedangkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja waktu kerja lembur
diperpanjang menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu.

H. Soal Tenaga Kerja Asing Pasal 81 poin 4 hingga 11 UU Ciptaker mengubah dan menghapus
sejumlah aturan tentang pekerja asing dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Contohnya, dalam UU Ciptaker pemerintah menghapuskan kewajiban izin tertulis bagi
pengusaha yang ingin mempekerjakan TKA. Sebagai gantinya, pengusaha hanya diwajibkan
memiliki rencana penggunaan TKA.

(hrf/agt)

588