Page 587 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 587
Judul 8 Beda UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008080245-532-
555778/8-beda-uu-omnibus-law-cipta-kerja-dengan-uu-
ketenagakerjaan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-08 08:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi uu pada Rapat Paripurna DPR awal pekan
lalu berbuntut panjang. Buruh turun ke jalan untuk memprotes uu tersebut. Pasalnya, beberapa
isi yang diatur dalam uu itu menggerus hak mereka yang sudah diatur dalam UU
Ketenagakerjaan. Salah satu hak yang mereka singgung adalah pesangon yang turun dari 32
menjadi tinggal 25 bulan upah.
8 BEDA UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DENGAN UU KETENAGAKERJAAN
Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi uu pada Rapat Paripurna DPR awal pekan
lalu berbuntut panjang. Buruh turun ke jalan untuk memprotes uu tersebut. Pasalnya, beberapa
isi yang diatur dalam uu itu menggerus hak mereka yang sudah diatur dalam UU
Ketenagakerjaan. Salah satu hak yang mereka singgung adalah pesangon yang turun dari 32
menjadi tinggal 25 bulan upah.
Lalu apa sebenarnya perbedaan isi UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan?
A. Soal Waktu Istirahat dan Cuti 1) Istirahat Mingguan Dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b UU
Ketenagakerjaan disebutkan: "Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam
1 (satu) minggu atau 2(dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu." Sementara
dalam RUU Cipta Kerja, Pasal 79 ayat (2) huruf b tersebut mengalami perubahan di mana aturan
5 hari kerja itu dihapus, sehingga berbunyi: istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam
1 minggu.
2) Istirahat Panjang Dalam Pasal 79 Ayat (2) huruf d UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa
pekerja berhak atas istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun
ketujuh dan kedelapan masing masing satu bulan jika telah bekerja selama 6 tahun secara terus-
menerus pada perusahaan yang sama.
Ketentuannya: pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun
berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Namun dalam RUU
586
