Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Ringkasan

Dua gubernur mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aspirasi buruh untuk
mencabut Undang-Undang Cipta Kerja (UU Gptaker). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
menandatangani langsung surat bernomor: 560/4395/Disnakertrans pada Kamis (8/10). Ridwan
Kamil menegaskan, aspirasi buruh yang menolak UU Ciptaker harus didengarkan secara seksama
dan baik-baik.

Buruh menilai, banyak aturan, seperti pesangon, hak cuti, dan pelatihan yang tidak dibayar. "Itu
dianggap merugikan mereka (buruh)," ujar Ridwan Kamil yang akrab disa pa Emil dalam
konferensi pers, Kamis (8/10). Emil menambahkan, buruh pun paham bahwa ada proses hukum
yang bisa ditempuh untuk menghentikan pelaksanaan UU Cip-taker. Salah satunya, dengan
menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Peippu) secepat mungkin.

GUBERNUR SURATI JOKOWI

BANDUNG---Dua gubernur mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aspirasi
buruhuntuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja (UU Gptaker). Gubernur Jawa Bai at Ridwan
Kamil menandatangani langsung surat bernomor: 560/4395/Disnakertrans pada Kamis (8/10).
Ridwan Kamil menegaskan, aspirasi buruh yang menolak UU Gptaker harus didengarkan secara
seksama dan baik-baik.

Buruh menilai, banyak aturan, seperti pesangon, hak cuti, dan pelatihan yang tidak dibayar. "Itu
dianggap merugikan mereka (buruh)," ujar Ridwan Kamil yang akrab disa pa Emil dalam
konferensi pers, Kamis (8/10). Emil menambahkan, buruh pun paham bahwa ada proses hukum
yang bisa ditempuh untuk menghentikan pelaksanaan UU Ciptaker. Salah satunya, dengan
menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Peippu) secepat mungkin.

"Jadi, UU ini jangan dulu disahkan untuk dijalankan," kata Emil. Menurutnya, ada dua poin utama
yang diinginkan para buruh. "Pertama, menolak dengan tegas UU Omnibus Lawr. Kedua,
meminta Presiden (Jokowi) mengeluarkan Perppu pengganti UU terhadap permasalahan ini,"
katanya.

Surat ini, nantinya akan diberikan kepada Presiden Jokowi dan DPR. Emil berharap, surat ini
dibaca para petinggi, termasuk Presiden Joko Widodo. "Saya harap, Pak Jokowi membaca,"
katanya. Menurut Emil, masih ada kesempatan agar pemerintah tidak menjalankan UU ini. Maka,
harapannya, surat dari buruh dan masukan mereka bisa didengarkan.

"Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan aspirasi dari serikat pekerja/serikat
buruh yang menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Lawr Cipta Kerjayang telah disahkan
menjadi undang-undang serta meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu)," tulis Emil dalam suratnya kepada Jokowi.

Selain Gubernur Jabar, surat juga akan dikirim dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sri Sultan menyanggupi permintaan buruh yang tergabung
dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia DI Y untuk mengirim surat kepada Jokowi agar mencabut
UU Ciptaker. Kesanggupan Gubernur DIY ini setelah Sri Sultan menerima audiensi perwakilan
buruh yang menggelar aksi di DIY.

"Mereka (buruh) menyampaikan aspirasinya supaya saya bisa memfasilitasi untuk mengirim
surat kepada Presiden. Saya sanggupi dengan surat yang akan ditandatangani gubernur sebagai

66